MUI Sudah Kasih Stempel, BPOM Tak Bisa Lagi Abaikan Vaksin Halal

Diungkapkan, proses sertifikasi halal yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa sudah dilakukan. Hasilnya juga sudah disampaikan ke publik bahwa saat ini ada dua vaksin yang benar-benar suci dan halal, yaitu Sinovax dan Zifivax.

Mengenai pentingnya vaksin halal selanjutnya dipertegas dengan adanya dukungan dari KH Said Aqil Sirodj beberapa hari sebelum Muktamar PBNU digelar di Lampung. Dan, Presiden Joko Widodo secara lugas menginginkan agar kebutuhan terhadap vaksin berlabel halal menjadi prioritas.

"Vaksin halal sudah dilabeli MUI, kurang apalagi? Sekarang ini seolah-olah keberadaan BPOM itu lebih tinggi dari Presiden. Presiden kan jelas-jelas sudah memberikan lampu hijau, dari Vaksin Nusantara, Vaksin Merah Putih, sampai prioritas penggunaan vaksin halal," kata Kang Tamil.

Ketua Forum White Politic Syndicate itu menambahkan, langkah-langkah yang 'diperankan' BPOM memberikan gambaran ke masyarakat bahwa penanganan Covid-19 oleh pemerintah tidak berjalan dengan baik. Sebab satu instansi dengan instansi lain tidak satu suara, tidak sinergi.

Pada akhirnya, yang keluar dan menjadi kebijakan tumpang-tindih satu sama lain. Untuk itu, untuk mereduksi hal tersebut Kang Tamil mendorong agar masing-masing instansi tidak mengedepankan egonya dengan duduk bersama dan mengedepankan kepentingan bangsa.

"Duduklah bersama. Duduk dalam satu tim, dalam satu wadah. BPOM libatkan MUI dan bila perlu ajak majelis tinggi seluruh agama. Karena keberadaan majelis tinggi agama ini bisa lebih meyakinkan umat dalam hal penggunaan vaksin," kata Kang Tamil.

"Pemerintah yang kesulitan meyakinkan sebagian masyarakat agar mengikuti vaksin tentu akan sangat terbantu. Karena apa? Karena mereka mempunyai kemampuan untuk meyakinkan umat. Kalau ini bisa sinergi, saya yakin tidak ada lagi penolakan vaksin," sambungnya.

Dengan demikian, menurut Kang Tamil ada nuansa kesejukan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait penanganan pandemi Covid-19. Sebab semua pihak dilibatkan. (dil/jpnn)