MUI Tolak Halangan Berhaji Versi Kemenkes

jpnn.com, JAKARTA - Tahun ini pemerintah memberlakukan ketentuan istitaah atau kemampuan dari sisi kesehatan untuk calon jemaah haji (CJH).
Jika dinyatakan tidak istitaah, yang bersangkutan tidak diperbolehkan berangkat haji.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai ketentuan istitaah yang diterapkan pemerintah itu bermasalah.
Ketua MUI Bidang Infokom Masduki Baidlowi mengatakan, istitaah kesehatan dalam berhaji itu menjadi salah satu bahasan dalam ijmak ulama Komisi Fatwa MUI.
Ijmak itu dilaksanakan pada 7-10 Mei di Pesantren Al Fatah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
''Istitaah jadi masalah. Jangan kemudian istitaah ini diklaim seperti selama ini hanya kewenangan dari pemerintah. Dalam hal ini Kemenkes,'' kata Masduki di kantor MUI.
Dia mengatakan, istitaah itu menyangkut prinsip dasar orang berhaji. Ketentuan istitaah, lanjut Masduki, lebih pada kemampuan finansial seseorang.
Dalam ketentuan istitaah yang berlaku sekarang, banyak CJH yang dinyatakan tidak berhak berhaji.
Majelis Ulama Indonesia menilai ketentuan istitaah yang diterapkan dalam berhaji oleh pemerintah itu bermasalah.
- Dukung Kamtibmas, MUI Jakut Apresiasi Kinerja Polres Pelabuhan Tanjung Priok
- Wasekjen MUI Berharap Hakim Penerima Suap Rp 60 M Dihukum Mati
- BPKH Distribusikan 152,4 Juta SAR untuk Living Cost Jemaah Haji 2025
- Senator Lia Istifhama Apresiasi Respons Cepat KJRI Jeddah Dalam Menangani Jemaah Haji Indonesia
- BPKH Limited Teken Kontrak Penyediaan 2,4 Juta Porsi Makan Jemaah Selama Puncak Haji
- Komisi Hukum MUI Lega Kejaksaan Tetap Usut Korupsi