Muktamar PKB Perlu Keluarkan Memorandum Persaudaraan untuk Papua

Muktamar PKB Perlu Keluarkan Memorandum Persaudaraan untuk Papua
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Foto: Ist

jpnn.com, JAKARTA - Muktamar PKB di Bali yang akan diselenggarakan, 20-22 Agustus, diwarnai oleh dua peristiwa yang sangat mengganggu keutuhan kebangsaan. Pertama adalah peristiwa tersebarnya video dugaan penistaan simbol salib bagi umat Kristiani oleh Ustaz Abdul Somad (UAS) beserta berbagai reaksinya. Kedua, peristiwa perlakuan kurang elok yang dialami oleh mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang serta berbagai reaksi terhadapnya yang berpuncak pada kerusuhan di Manokwari, Senin (19/8).

Menurut salah satu ketua PKB Anton Doni Dihen, dua peristiwa disharmoni tersebut tentu merupakan keprihatinan seluruh bangsa Indonesia, tidak terkecuali bagi PKB. Apalagi partai ini, di balik nama kebangkitan, sebetulnya mengusung misi utama memastikan kerukunan hidup bersama dari suatu bangsa yang fitrahnya memang sangat beragam.

Lebih lanjut, Anton mengatakan karena melekat pada misinya, dan karena keseriusan efek dari peristiwa-peristiwa tersebut, maka Muktamar PKB yang waktunya bersinggungan dengan kedua peristiwa tersebut perlu menunjukkan sensitivitas dan perhatiannya dengan menerbitkan sebuah memorandum persaudaraan untuk Papua. “Agar ada relevansi dan aktualitas kehadiran PKB sungguh-sungguh terasa,” kata pengurus DPP PKB yang berasal dari NTT ini.

Menurut Anton, isu Papua sejauh ini belum ditangani secara komprehensif dan tuntas. "Dan karena itu bangunan emosi kita terlalu sensitif," kata pemerhati yang pernah belajar sosiologi di Universitas Indonesia ini.

“Mobilisasi pendekatan-pendekatan yang lebih sosiologis dan kultural harus segera dilakukan. Dia harus menjadi pendekatan yang mainstream. Atau sekurang-kurangnya menyeimbangkan pendekatan keamanan,” kata Anton yang beberapa kali mengeluarkan catatannya tentang Papua.

PKB, kata Anton, memiliki kedekatan emosional khusus dengan Papua. Salah satu pendirinya, Gus Dur, memberikan nama Papua dan memelopori pendekatan out of the box terhadap Papua. Dan di masa Ketua Umum Muhaimin Iskandar, pernah dibuat diskusi tentang Papua dan Paradigma Pembangunan.

“Perhatian-perhatian afirmatif seperti ini masih diperlukan dan diaktualkan,” pinta Anton.

PKB, kata Anton, juga berada pada posisi yang baik secara moral untuk mengajak Papua mendinginkan cara merespons tindakan yang kurang elok yang dialami anak-anak mahasiswanya.

Menurut Anton Doni, dua peristiwa disharmoni merupakan keprihatinan seluruh bangsa Indonesia, tidak terkecuali bagi PKB.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News