Muktamar PPP Versi SDA tak Punya Izin dari Polri tapi Tetap Digelar

jpnn.com - JAKARTA - Pelaksanaan Muktamar PPP versi Suryadharma Ali (SDA) di hotel Grand Sahid, Jakarta, belum mengantongi izin dari Mabes Polri.
"Belum ada," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjen Boy Rafli Amar, Kamis (30/10).
Namun begitu, jenderal bintang satu memastikan pihaknya tetap memberikan pengamanan terhadap Muktamar yang digelar mulai Kamis (30/10) sampai Minggu (2/11) tersebut.
"Polri memberikan pelayanan pengamanan kegiatan masyarakat," jawab Boy singkat.
Sebelumnya Muktamar PPP yang digelar kubu Romahurmuziy di Surabaya beberapa waktu lalu juga tidak mengantongi ijin. Karena karena adanya konflik internal dalam tubuh PPP.
Meski demikian, Kemenkum HAM menganggap sah muktamar kubu Romy. Bahkan, Menkum HAM Yasona H Laoly menegaskan keputusannya mengakui kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII Surabaya sesuai arahan Jokowi.
Sebab, Muktamar yang digelar kubu Romahurmuziy itulah yang sudah berlangsung. Apalagi, ucap dia, setelah dipelajari Muktamar Surabaya tidak bertentangan dengan AD/ART PPP.
Suryadharma sendiri mengakui pelaksanaan Muktamar tersebut belum mengantongi izin dari Mabes Polri. "Pemberitahuan sudah disampaikan, namun pastilah izin resmi tidak diberikan," kata Suryadharma seraya memastikan Muktamar akan tetap berlangsung. (rmo/jpnn)
JAKARTA - Pelaksanaan Muktamar PPP versi Suryadharma Ali (SDA) di hotel Grand Sahid, Jakarta, belum mengantongi izin dari Mabes Polri. "Belum
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas PAI Dirapel, Bukan Hanya PNS & PPPK
- Guru PPPK Bulan Ini Mengantongi Rp20 Juta ya? Oh, Nikmatnya
- Mudik 2025, Tol Semarang ABC Siap Terapkan One Way Lokal Kalikangkung-Bawen
- Ambiguitas Komitmen Iklim Para Pendana Infrastruktur Gas di Indonesia
- Sido Muncul Berikan Bantuan Rp 425 Juta untuk Anak Terduga Stunting di Jonggol
- Tanggapi RUU KUHAP, Gayus Lumbuun: Polisi Sebaiknya Tetap Jadi Penyidik