Muladi: Jangan Berharap Terlalu Tinggi pada MKD, Nanti Kecewa

jpnn.com - JAKARTA – Politikus senior Partai Golkar, Muladi meminta publik jangan berharap terlalu tinggi pada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam menindaklanjuti kasus dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto.
Ini disampaikan Muladi menanggapi kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden, terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI), sebagaimana dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD.
“Ekspektasi jangan terlalu tinggi, karena MKD lembaga politik dan di situ juga ada partai pendukung Novanto. Itu kepanjangan KIH-KMP. Jangan berharap terlalu tinggi, nanti kecewa,” kata Muladi di gedung DPR Jakarta, Senin (23/11).
Ketua Mahkamah Partai Golkar hasil Munas Riau tersebut juga berharap MKD terbebas dari tekanan dan intervensi dari pihak manapun. Sebab, dia mendapat kabar adanya tekanan terhadap pimpinan MKD.
Karenanya, Muladi meminta proses yang dilakukan MKD ikut diawasi publik. Karena dalam perjalanannya nanti, Muladi meyakini orang-orang yang duduk di MKD akan berpihak pada kepentingan kelompoknya.
“Golkar ada 3 orang (di MKD), belum KMP lain. Kalau orang politik, akan membela kelompoknya mati-matian,” katanya mengingatkan.
Terkait substansi kasus, Muladi menilai kalau dibawa ke ranah hukum tidak mudah, karena kemungkinan hanya kena pasal pencemaran nama baik.
“Seandainya Presiden dan Wapres mau memerkarakan Ketua DPR, itu masuk delik aduan sehingga mereka harus lapor polisi,” katanya.(fat/jpnn)
JAKARTA – Politikus senior Partai Golkar, Muladi meminta publik jangan berharap terlalu tinggi pada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam menindaklanjuti
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Guru Vokalis Band Sukatani Dipecat, P2G Marah Besar
- Peduli Kesehatan Mental Pelaut, PIS Gandeng Federasi Internasional
- Lari jadi Tren di Masyarakat, Waka MPR: Harus Didukung Upaya Wujudkan Udara Bersih
- Pemprov Jateng Berkomitmen Berikan Tali Asih Bagi Anak-anak Penghafal Al-Qur'an 30 Juz
- Honorarium Honorer di Bawah Rp 500 Ribu, Gaji PPPK Paruh Waktu Piro?
- Nakhodai IKA PMII, Fathan Subchi Siap Wujudkan Indonesia Emas 2045