Mulai Temukan Suap di Pilkada Lain

Dari konstruksi pasal, jelas sudah bahwa sprindik baru itu ditujukan pada Akil yang menjabat sebagai hakim MK. Belum ada keterangan resmi pemberian itu terkait kasus apa. Jika merujuk pada tugas MK, bisa jadi gratifikasi yang diterima Akil tidak jauh dari sengketa Pilkada atau sidang judicial review.

    

Johan juga mengaku tidak diberitahu oleh penyidik soal barang apa yang diterima. Saat disinggung apakah itu terkait dengan temuan uang Rp 2,7 miliar yang ditemukan di rumah Akil saat penggeledahan, dia tidak menjawab terang. "Berdasar penggeledahan, pemeriksaan saksi dan tersangka," katanya.

    

Bagaimana dengan penerapan pasal pencucian uang? Johan mengatakan belum. Dia hanya membenarkan pada pekan lalu ada ekspose perkara Akil. Namun, dari pembicaaan tingkat tinggi ternyata KPK merasa belum perlu menerapkan pasal itu. Pemblokiran rekening disebutnya bukan berarti terkait pencucian uang.

    

"Dalam UU, KPK berwenang untuk memblokir rekening tersangka atau pihak lain," jelasnya. Kalau pihak Akil merasa keberatan dan melihat ada yang tidak pas dalam penerapannya dan berniat melakukan langkah hukum, Johan mempersilahkan. Menurutnya, itu bagian dari hak tersangka.