Multaqo Ulama, Habib & Cendekiawan Muslim Ajak Jaga Stabilitas Keamanan PascaPemilu

jpnn.com, JAKARTA - Multaqo alim ulama mengajak umat Islam menjaga stabilitas keamanan dan menghindari aksi-aksi inskontitusional pascaPemilu 2019.
Ajakan itu merupakan bagian dari rekomendasi dan kesepakatan Multaqo Alim-Ulama, Habib dan Cendekiawan Muslim seluruh Indonesia di Ball Room Hotel Kartika Chandra Jakarta Selatan, Jumat (3/5).
Pernyataan tersebut dibacakan oleh dai kondang KH. Manarul Hidayat. Stabilitas keamanan sangat erat hubungannya dengan keimanan, ketika keimanan lenyap, keamanan akan tergoncang.
Karena itu, umat Islam berkewajiban ikut terus aktif dan proaktif menjaga keamanan negara.
Para ulama, habib, dan cendekiawan muslim perlu terus menjadi garda terdepan dalam membangun baldatun tayyibatun wa rabun Ghafur.
Hal tersebut disampaikan oleh Jubir Multaqo, Ust. M. Najih Arromadloni. Oleh karena itu, lanjut Najih, jika dikaitkan dengan permasalahan pemilu, ulil amrinya adalah KPU, Bawaslu, dan MK.
"Seluruh umat Islam wajib taat kepada keputusan KPU, Bawaslu dan MK jika menyangkut masalah hasil pemilu, karena mereka adalah lembaga Negara yang diberi wewenang berdasarkan UU untuk menyelenggrakan pemilu dan mengumumkan hasilnya," ujarnya.
Sebaiknya umat Islam menghindari tindakan yang mengarah kepada bughat.
Para ulama, habib, dan cendekiawan muslim perlu terus menjadi garda terdepan dalam membangun baldatun tayyibatun wa rabun Ghafur.
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Majelis Ulama Nusantara Tegaskan Bukan Tandingan MUI
- Biaya Pemilu Mahal, Rahmat Saleh Dorong Sistem e-Voting di Pesta Demokrasi 2029
- Ulama Mesir Akan Resmikan Bayt Mohammadi di Mojokerto
- Ambang Batas PT Dihapus, Pengamat Menyoroti Beban Anggaran & Kerja Penyelenggara Pemilu
- Sukses Pemilu dan Pilkada: Apresiasi Model Keamanan Politik Berkelanjutan di 2025