Muluskan Dana Aspirasi 20 Miliar, DPR Bentuk Panja

jpnn.com - JAKARTA - Wacana dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR yang dirancang melalui Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) terus bergulir. Badan Legislasi DPR bahkan membentuk panitia kerja (Panja) yang akan membahas mekanismenya secara detail.
"Sekarang ini dibentuk Panja yang akan membahas tentang tatacara mengusulkan UP2DP. Nah jadi sebenarnya yang perlu dipahami itu program, ini tidak ada mengalokasikan anggaran ke konstituen. Ini program pembangunan," kata Totok Daryanto yang ditunjuk menjadi Ketua Panja UP2DP dalam rapat Baleg DPR, Kamis (11/6).
Menurut Totok, tim Panja itu akan menyiapkan draf UP2DP yang bakal ditetapkan menjadi Peraturan DPR. Peraturan itu nantinya akan memuat berbagai hal berkaitan dengan mekanisme UP2DP.
"Kalau pengawasan, BPK, BPKP tetap berjalan. Karena anggaran ini tidak berdiri sendiri. Ini masuk APBN 2016, APBD, yang secara khusus," jelas Totok.
Politikus PAN dari Jawa Timur menambahkan, pagu maksimal sebesar Rp 20 miliar per anggota akan dibahas bersama oleh Banggar DPR, Menteri Keuangan dan Bappenas.
"Menurut pimpinan dewan pembahasan di Banggar, Menkeu, Bappenas. Ya itu keputusannya. Pagu untuk usulan itu dibatasi (maksimal Rp20 miliar). Tapi tidak sesenpun yang itu dipegang oleh anggota dewan," tandas Totok. (fat/jpnn)
JAKARTA - Wacana dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR yang dirancang melalui Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP)
- Putusan MK Perintahkan PSU di Boven Digoel, KPU Merasa Sudah Sesuai Aturan
- MK Batalkan Hasil Pilkada Serang, PAN Yakin Ratu-Najib Tetap Menang
- Bertemu Dubes Kazakhstan, Wayan Sudirta DPR Dorong Kerja Sama Strategis di Berbagai Bidang
- Pramono Anung Ikut Retret, Pimpinan MPR Yakin Kepala Daerah Lain Bakal Menyusul
- Putusan MK Coblos Ulang 24 Pilkada, Ketua Komisi II Bicara Penataan Sistem Politik
- Resmi Ditunjuk Jadi Jubir PDIP, Basarah Singgung Soal Koordinasi dengan Megawati