Mulyanto Minta Pemerintah Tidak Cabut Kebijakan DMO CPO

Menurut dia, jangan sampai kebijakan tersebut menyebabkan lonjakan harga migor dan memicu inflasi, sehingga Pemerintah harus mengambil kebijakan secara hati-hati, jangan gegabah, apalagi condong pada pengusaha migor, dan ketimbang masyarakat umum.
Menurut Mulyanto, komoditas migor termasuk bahan makanan pokok yang bersifat strategis, karena dibutuhkan masyarakat luas, sehingga tidak boleh dibiarkan seratus persen dikendalikan pasar.
"Pemerintah tidak cukup bekerja berbasis 'imbauan' tetapi harus 'hadir' mengendalikan aspek ketersediaan dan harganya," katanya.
Dia mengatakan Indonesia sebagai negara produsen migor terbesar di dunia, sangat paradoks apabila komoditas migor menjadi barang yang langka dan harganya melonjak tinggi. (jpnn)
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak mencabut kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk komoditas crude palm oil (CPO).
Redaktur & Reporter : Dedi Sofian
- Komisi VI DPR Sidak Jasa Marga, Pastikan Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2025
- Ayam Panggang Mbah Dinem di Klaten Rendah Kolesterol, Tanpa Minyak Goreng
- Misbakhun Buka-bukaan Data demi Yakinkan Pelaku Pasar di Bursa
- Aksi Tolak RUU TNI Masih Berlangsung, Sejumlah Pedemo Dibawa Sukarelawan Medis
- RUU TNI Disahkan Jadi UU, Sekjen KOPI Kecam Segala Bentuk Aksi Kekerasan yang Mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa
- DPR Segera Bahas RKUHAP, Muncul Penegasan Penyidikan Harus Pakai CCTV