Mulyanto Minta Pertambangan Nikel Diatur Ketat, Jangan Sampai Ini Terjadi
jpnn.com, JAKARTA - Potensi pertambangan nikel di Indonesia dinilai cukup besar dan mampu menyejahterakan rakyat, sehingga harus diatur dengan ketat.
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah membuat perencanaan dan aturan yang ketat terkait pengelolaan nikel ini.
"Jangan sampai sumber daya alam yang dimiliki ini habis dieksploitasi tapi tidak memberi manfaat bagi kemakmuran rakyat banyak," kata dia dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (3/3).
Pemerintah, ujar dia, harus menjamin bahwa booming nikel ini agar mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat. Janhan sampai hanya menyejahterakan segelintir pengusaha smelter.
"Apalagi jika malah mendatangkan kerusakan lingkungan" ujar Mulyanto.
Untuk itu, Dia menginginkan agar pemerintah dapat mengelola penambangan dan pengolahan nikel, sehingga semakin efisien dan ramah lingkungan.
"Termasuk dalam aspek pembuangan limbah nikel ke laut," ungkap dia.
Mengutip data Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), lanjut Mulyanto, pada 2019 tercatat Indonesia rupanya negara produsen dan penyumbang kebutuhan nikel terbesar dunia.
Potensi pertambangan nikel harus dioptimalkan, namun diatur dengan ketat. Hal ini dikemukakan oleh Legislator PKS. Simak selengkapnya.
- Inisiator Sumbar Cerdas Rahmat Saleh Berharap Kuota Beasiswa KIP tak Hanya Utamakan Kampus Negeri
- Perusahaan Nikel Membekali Siswa SMA dengan Pelatihan Penambangan
- Elite PKS Beri Wejangan ke Anggota DPRD, Bicara 4 Kunci Kesuksesan
- Biaya Pemilu Mahal, Rahmat Saleh Dorong Sistem e-Voting di Pesta Demokrasi 2029
- Pidato di Acara Bimtek, Salim Segaf PKS Singgung Cita-Cita Pendiri Bangsa dan Politik Beretika
- Indonesia Harus Tolak Wacana Trump Soal Relokasi Warga Palestina ke Yordania & Mesir