Mulyanto Sebut Subsidi Orang Miskin Lebih Perlu Ketimbang Pembelian Kendaraan Listrik

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta pemerintah tetap mengalokasikan subsidi listrik yang memadai untuk rumah tangga miskin dan rentan.
Ia juga minta anggaran subsidi listrik yang diajukan pemerintah bukan untuk pembelian kendaraan listrik. Karena konsumen kendaraan listrik merupakan kelompok masyarakat mampu.
"Kami dukung upaya pemerintah mendorong subsidi yang tepat sasaran kepada mereka yang berhak sepanjang metodologi serta data yang digunakan benar- benar akurat," ungkap Mulyanto di Jakarta, Jumat (2/6).
Menurut Mulyanto, proses pemutakhiran data penerima subsidi harus dilakukan untuk menghindari ketidakakuratan data di lapangan.
"Bila data ini tidak akurat, alih-alih ingin memberi subsidi tepat sasaran yang ada malah mencoret rumah tangga miskin dan rentan yang selama ini menerima subsidi tersebut," kata Mulyanto.
Mulyanto menambahkan pemerintah jangan memaksakan diri untuk mensubsidi pembelian mobil listrik untuk orang yang mampu.
Apalagi dengan mengambil dari dana subsidi listrik yang ada selama ini.
"Karena subsidi adalah mekanisme negara untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, bukan ditujukan bagi orang kaya untuk membeli kendaraan mewah seperti mobil listrik," ujar Mulyanto.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta pemerintah tetap mengalokasikan subsidi listrik yang memadai untuk rumah tangga miskin dan rentan.
- Eddy Soerparno Ingin Perbanyak Transportasi Publik Berbasis Listrik, Ini Tujuannya
- Ini Solusi Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno untuk Percepat Transisi Energi di Indonesia
- Bertemu Dubes Kazakhstan, Wayan Sudirta DPR Dorong Kerja Sama Strategis di Berbagai Bidang
- MK Perintahkan 24 Daerah Gelar PSU, Gus Khozin Sentil KPU: Tak Profesional!
- Komisi III Minta Bawas MA dan KY Usut Kejanggalan Kasus Alex Denni
- Versi Pimpinan Komisi VI, Danantara Bakal Dikelola Profesional dan Bisa Diaudit