Munas Golkar Bisa Dipercepat
Selasa, 21 Juli 2009 – 21:29 WIB
JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo menanggapi pernyataan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla yang mengatakan tidak relevannya percepatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional (Munas) dalam rapat Konsultasi Nasional Senin (20/7) lalu. Menurut Firman, Munas dipercepat masih punya peluang karena baru akan dibicarakan pada Rapimnas mendatang. Korwil VII Jawa Tengah ini menegaskan, penerapan kebijakan secara topdown untuk percepatan Munas juga diperlukan, karena kebijakan seperti itu terbukti berhasil dalam era kepemimpinan Sudharmono. "Kuncinya di Rapimnas nanti. Kalau semua termasuk ketua umum setuju, maka Munas bisa dipercepat sekaligus membuka kemungkinan mengubah AD/ART."
"Pernyataan Pak Jusuf Kalla itu belum final, karena percepatan Musyawarah Nasional masih sangat bisa dibicarakan dalam Rapimnas 8-9 Agustus mendatang. Rapimnas juga bisa digunakan sebagai forum usulan Munas oleh 30 DPD provinsi," ujar Bambang Subagyo, di Jakarta, Selasa (21/7).
Baca Juga:
Menurut Firman, pentingnya Munas digelar bertujuan untuk memperkuat konsolidasi internal partai. Karena, dari evaluasi yang dilakukan mekanisme konsolidasi melalui pelaksanaan Musda II (kabupaten/kota) dan I, sangat tidak efektif bagi konsolidasi internal partai. "Jadi, percepatan Munas jangan hanya dilihat sebagai upaya suksesi ketua umum. Yang terpenting adalah konsolidasi internal partai," kata Firman.
Baca Juga:
JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo menanggapi pernyataan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla yang mengatakan tidak relevannya percepatan
BERITA TERKAIT
- Pemerintah Ingin Batasi Penggunaan Medsos, Sukamta: Penting Dibuka Opsinya
- Wacana Pertemuan Megawati-Prabowo, Said: Semoga Terlaksana Sebelum PDIP Melaksanakan Kongres
- Afriansyah Noor Keluar dari PBB Setelah Kalah Pemilihan Ketum
- Tak Mudah Buat Prabowo dan Megawati, Ada yang Lucu
- Israel-Hamas Gencatan Senjata, Sukamta Minta Indonesia Aktif Mengawal Perdamaian di Palestina
- Prabowo Minta Pemasangan Pagar Laut Diusut, Riyono Caping: Pemanfaatan Ruang Laut Harus Izin