Munas Golkar di Riau, 1 Suara Rp 500 Juta, Sekarang Bisa Rp 700 Juta

jpnn.com - MAKASSAR - Aroma politik uang kembali menyeruak jelang Munas Golkar yang dijadwalkan Januari 2015 mendatang. Praktik jual beli suara itu disebut-sebut sudah menjadi “tradisi” lima tahunan dalam perebutan kursi ketua.
Informasi yang beredar, sejumlah bakal calon sedang mempersiapkan anggaran untuk melakukan transaksi jual beli suara. Nilainya sangat fantastis. Para kandidat harus merogoh kocek ratusan juta hingga miliaran untuk mendapatkan satu suara. Dengan demikian, uang pemenangan yang digelontorkan oleh setiap kandidat bisa mencapai angka triliunan.
Praktik jual beli suara ini sudah pernah dialami Golkar Sulsel bersama 24 pengurus kabupaten/kota pada Munas 2009 lalu yang digelar di Provinsi Riau. Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Moh Roem yang dikonfirmasi menegaskan, dana tersebut memang sengaja disiapkan oleh kandidat untuk ongkos operasional tim pemenangan, termasuk uang saku bagi pihak yang memiliki hak suara di munas.
“Waktu di munas lalu harganya Rp 500 juta per satu suara saat pertarungan antara Surya Paloh dengan Aburizal Bakrie (ARB),” tutur Roem seperti yang dilansir Rakyat Sulsel (Grup JPNN.com).
Roem memprediksi, bisa saja harga satu suara pada munas mendatang akan sedikit lebih tinggi yakni mencapai Rp700 juta. Namun, Ketua DPRD Sulsel ini berharap agar pola-pola ini tidak ada lagi di munas mendatang. Hal itu demi menghindari terjadinya konflik internal, termasuk merusakan tatanan berdemokrasi. “Kita berharap tidak ada lagi hal-hal seperti ini nantinya,” tandasnya. (rakyat sulsel/jpnn)
MAKASSAR - Aroma politik uang kembali menyeruak jelang Munas Golkar yang dijadwalkan Januari 2015 mendatang. Praktik jual beli suara itu disebut-sebut
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 4 Napi Dugem di Rutan Pekanbaru Dipindah ke Nusakambangan, 16 Sipir Diperiksa
- Menteri UMKM Maman Abdurrahman Jadi Calon Tunggal Ketum IKA Trisakti
- Peringatan Hari Kartini Momentum Meningkatkan Harkat dan Martabat Kaum Perempuan
- Jamin Keselamatan Kerja Buruh, Senator Filep: Percepat Revisi UU SJSN & Ratifikasi Konvensi ILO 102/1952
- Peringati Hari Kartini, Wamendagri Ribka: Perempuan Harus Bangkit dan Bertransformasi
- Besok Tes PPPK Tahap 2 Dimulai, Honorer Belum Bisa Cetak Kartu Ujian