Munas ke-13 KAGAMA Lahirkan 13 Rekomendasi Strategis

Selain itu, Ari memaparkan budaya 'emoh atau menolak' korupsi harus jadi kultur yang hidup dalam masyarakat terutama para penyelenggara negara. Budaya anti korupsi harus berjalan seiring dengan proses penegakan hukum yang keras, tegas, dan efektif sehingga memberi efek jera pada koruptor.

Rekomendasi kelima, KAGAMA mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk, beragam dari sisi suku, agama, Bahasa, dan juga budaya. Karena itu, sendi-sendi kebangsaan yang berdasar pada Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika harus terus dipertahankan dan diperkuat.

"Keenam, KAGAMA berpandangan bahwa dalam bernegara, selain konstitusi, dibutuhkan konstitusionalisme, serta sikap-sikap yang konsisten untuk menjalankan konstitusi dengan benar. Pada dasarnya letak masalah bukan pada konstitusi namun justru pada kemauan dan konsistensi kita menjalankan konstitusi tersebut. Karena itu, butuh kemauan politik dari lembaga-lembaga negara serta dukungan semua warga negara untuk menjalankan konstitusi secara konsisten," kata Ari.

Rekomendasi ketujuh, KAGAMA berpendapat desentralisasi dan otonomi daerah bukan hanya soal pembagian kewenangan, tetapi tanggung jawab untuk bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, KAGAMA mendukung pemerintah untuk melanjutkan komitmen dalam membangun dari pinggiran, memperkuat pembangunan daerah dan desa.

"Karena dengan penguatan daerah dan desa maka akan menjadi penopang persatuan nasional karena menciptakan kemakmuran yang merata dan berkeadilan," sambungnya.

Selanjutnya, KAGAMA mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi harus bersendikan pada kepentingan dan kekuatan nasional. Karena itu, KAGAMA merekomendasikan agar pemerintah bukan hanya fokus untuk memperkuat daya tahan dan daya saing ekonomi Indonesia di tengah persaingan global. Tetapi juga memperhatikan esensi pembangunan ekonomi sebagai upaya menjawab kebutuhan rakyat dan meningkatkan kemampuan rakyat sehingga mampu bersaing dalam bidang ekonomi. Haluan ekonomi kerakyatan harus menjadi jalan dalam menggerakkan ekonomi nasional, dengan cara perbaikan secara terus menerus ekosistem usaha, memberdayakan sektor UMKM, mendorong kewirausahaan, meningkatkan daya beli para pekerja serta melakukan lompatan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani dan nelayan.

Rekomendasi kesembilan, KAGAMA berpendapat bahwa kunci dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat adalah strategi reformasi birokrasi yang tepat. KAGAMA menyarankan agar reformasi birokrasi bisa dipercepat, yang dilakukan secara sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan. Reformasi birokrasi seharusnya mencakup struktur kelembagaan maupaun kultur birokrasi.

"Reformasi birokrasi jangan hanya soal pemangkasan struktur kelembagaan, tapi seharusnya menyentuh kultur birokrasi. Kultur birokrasi harus betul-betul di-reform menjadi lebih responsif, membuka ruang partisipasi dan juga berorientasi pelayanan masyarakat sehingga kehadiran negara benar-benar dapat dirasakan," ujar Ari.