Muncul Ajakan Boikot Pemilukada Aceh

BANDA ACEH-Persoalan Pemilukada bermuara pada perdebatan soal hukum yang kemudian menimbulkan konflik regulasi atas penyelengaraan pesta demokrasi lima tahunan ini di Aceh. Otomatis, kondisi debat argumentatif terkait regulasi itu, memicu tumbuhnya pengelompokan masyarakat dan  dengan sendirinya tak terelakkan.

Untuk menghindari polemik yang kian kisruh tersebut, sejumlah lembaga pemerhati di ranah rencong menyarankan agar Pemilukada diboikot.  "Kalau konflik tak jua dapat diselesakan, boikot saja,"saran Alfian, Koordinator MaTA Lhokseumawe, Aceh, kemarin.  Hal senada juga dikatakan Abdullah Abdul Muthaleb, Sekjend Koalisi ADTK, dan Sudarman Puteh, Sekjend Forum LSM Aceh.

Ketiga lembaga ini menyebutkan, isu Pemilukada pun muncul dan berkembang begitu cepat, merebak tajam mulai dari kehadiran calon perseorangan, keabsahan Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Pemilukada, anggaran Pemilukada, hingga keberadaan Panitia Pengawas Pemilukada yang tak jelas nasibnya hingga saat ini.

Hanya saja, Alfian menyoroti, terlepas dari perdebatan soal hukum dan politik, semua pihak di Aceh, harus menyadari kondisi demikain akan berdampak pada proses ‘melanggengkan’ perdamaian dan pembangunan yang sedang berlangsung. Padahal, saat ini masyarakat sangat membutuhkan proses pembangunan berjalan dengan baik, sehingga roda ekonomi pembangunan akan cepat berkembang.