Muncul Ajakan Boikot Pemilukada Aceh

Akses penyelenggaraan pelayanan publik diharapkan tidak terpengaruh kondisi hari ini. Sangat disayangkan, ujarnya, jika kisruh seputar pelaksaan Pemilukada ini, terus berlanjutnya, maka akan menguras energi besar yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial baru di Aceh.

Ini penting dipahami semua pihak, yang katanya sepakat menjaga perdamaian dan pembangunan Aceh, yang berkelanjutan. “Kami tetap mengawal proses ini, kondisi yang lagi kebingungan terutama pemerintah Aceh dan DPRA akibat pertarungan sudah berdampak terhadap perencanaan daerah,” tukasnya. Bayangkan saja, pemerintah belum menyerahkan KUA dan PPAS ke DPRA yang seharusnya bulan Juni tahun berjalan.

Terkait dengan permasalahan tersebut, ketiga ektivis di bidang masing-masing ini, meminta eksekutif dan legislatif untuk segera menyelesaikan perbedaan penafsiran terhadap regulasi tentang Penyelenggaraan pemilukada di Aceh. Kedua belah pihak harus punya itikad baik dengan semangat mengutamakan kepentingan rakyat Aceh dalam mensikapi konflik regulasi dalam pemahaman aturan terkait penyelenggaraan Pemilukada di Aceh.

Apabila hal tersebut di atas tidak dilakukan dalam waktu dekat, ucap mereka, maka sudah waktunya bagi Pemerintah Pusat untuk mengambi langkah hukum dan politik, sehingga polemik ini, tidak terus berlanjut. Pemerintah Pusat jangan terkesan “membiarkan” polemik ini, terus berlangsung yang tentunya tidak sehat bagi keberlanjutan damai dan pembangunan di Aceh.