Muncul Skenario Tolak LPj untuk Ganjal Hatta Maju Lagi

jpnn.com - BALI - Kongres IV Partai Amanat Nasional (PAN) di Bali sepertinya bakal  semakin panas. Setelah ada insiden pemukulan karena debat soal status legalitas kepesertaan di kongres, muncul juga skenario untuk menolak laporan pertangungjawaban (LPj) Hatta Rajasa selaku ketua umum PAN 2010-2015.

Penolakan LPj disebut-sebut bisa berimplikasi pada terganjalnya Hatta untuk maju lagi sebagai calon ketua umum. Hanya saja, hal itu masih tergantung pada pada tata tertib pemilihan yang akan dibahas di kongres.

Wakil Ketua Umum PAN, Dradjad H Wibowo tak menepis adanya skenario itu. “Memang ada rencana dar pihak Bang Zul (Zulkifli Hasan, red) untuk menolak LPj,” kata Drajad melalui layanan .

Hanya saja ia juga mengingatkan bahwa penolakan LPj itu tak punya dasar. “Lha sekarang PAN kan punya perolehan suara tertinggi dalam sejarah, koq LPj mau ditolak? katanya.
 
Namun, Wakil Ketua Panitia Pengarah (sterring committee/SC) Kongres IV PAN, Ahmad Farhan Hamid membantah adanya informasi tentang skenario untuk menolak LPj kepengurusan DPP PAN periode 2014-2015 untuk menjegal pencalonan kembali Hatta. Menurut Farhan, baik Hatta maupun kompetitornya, Zulkifli Hasan sudah hadir dalam rapat bersama SC.

Bahkan, kata Farhan justru Zulkifli yang meminta agar jangan ada kader yang menolak LPJ saat menyampaikan tanggapan. Alasannya, jika sampai LPj DPP PAN 2010-2015 ditolak maka implikasinya adalah tidak ada pengurus saat ini yang memenuhi syarat untuk menjadi ketua umum.

"Pak Zul malah yang mengatakan tanggapan LPj jangan ada penolakan. Karena kan sedih kita, kalau LPj ditolak, tidak ada satupun DPP yang berhak jadi ketua umum. Bisa kita impor mungkin ya (pengurus mendatang) dari Suriname," kata Farhan saat konferensi pers di arena Kongres, Minggu (1/3).

Farhan menggelar jumpa pers saat rapat pleno kongres tengah diskors akibat ricuh soal status kepesertaan. Menurutnya, tidak semestinya kongres harus bersitegang karena Hatta dan Zulkifli sudah hadir  bersama-sama dalam rapat dengan SC.  “Keduanya menunjukan keakraban dan tidak mempersoalkan lagi soal kepesertaan,” ucap Farhan.

Namun, ia mengakui bahwa soal kepesertaan memang menjadi perdebatan. Sebab, implikasinya adalah pada pemilik suara di kongres.