Murka! China Tidak Terima Militer Filipina Diguyur Dolar Amerika

Murka! China Tidak Terima Militer Filipina Diguyur Dolar Amerika
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian. Foto: ANTARA/Desca Lidya Natalia

Dalam konferensi pers itu, Lin Jian juga menyinggung pengerahan rudal jarak menengah Typhon milik Amerika Serikat ke Filipina sebagai bagian dari latihan militer gabungan pada awal tahun ini meski sistem itu tidak ditembakkan selama latihan.

Menurut dia, pengerahan rudal Typhon itu hanya akan memicu ketegangan dan konfrontasi serta perlombaan senjata di kawasan padahal kawasan ini membutuhkan perdamaian dan kemakmuran, dan tidak membutuhkan konfrontasi.

"Kami mendesak negara-negara yang terkait untuk mendengarkan seruan semua negara di kawasan, memperbaiki praktik keliru mereka sesegera mungkin, menarik sistem pertahanan militer yang tidak sesuai dengan komitmen publik sebelumnya, dan menahan diri untuk tidak melangkah lebih jauh ke jalan yang salah," katanya.

Menlu AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin juga bertemu dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos sebelum melanjutkan pembicaraan "2+2" bersama mitra Filipina mereka, Enrique Manalo dan Gilberto Teodoro.

Kunjungan tingkat tinggi tersebut berlangsung menyusul serangkaian konfrontasi antara kapal Filipina dan China di Laut China Selatan yang disengketakan China dan beberapa negara Asia Tenggara, khususnya Filipina yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Washington bisa terlibat dalam konflik karena memiliki perjanjian pertahanan dengan Manila.

Pendanaan tersebut merupakan bagian dari alokasi militer asing sebesar dua miliar AS yang disetujui AS pada April 2024. Bantuan ini mendukung Filipina dalam memodernisasi angkatan bersenjatanya, yang termasuk salah satu yang terlemah di Asia, serta memperkuat kemampuan penjaga pantai.

Sekitar 125 juta dolar AS dari pendanaan tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan sebagian markas-markas militer Filipina yang akan dipakai pasukan AS, sesuai Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang Ditingkatkan pada 2014.

Pemerintah China mengklaim memiliki hak kedaulatan dan yurisdiksi atas kepulauan yang disebut "Nanhai Zhudao" di Laut China Selatan. Kepulauan tersebut terdiri atas Dongsha Qundao, Xisha Qundao, Zhongsha Qundao dan Nansha Qundao atau lebih dikenal sebagai Kepulauan Pratas, Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly, dan area Tepi Macclesfield.

Amerika Serikat memberikan bantuan militer senilai 500 juta dolar AS kepada Filipina. Pemerintah China langsung sewot

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News