Mursi Izinkan Militer Mesir Tangkap Warga Sipil

Tetapi, militer Mesir meyakinkan bahwa keputusan yang diambil Mursi hanya bersifat sementara. "Undang-undang terbaru memberikan hak kepada militer untuk menangkap siapa saja yang terlibat tindakan ilegal, seperti membakar bangunan atau merusak fasilitas umum. Itu dimaksudkan untuk memastikan keamanan hanya selama referendum," kata sumber di kalangan militer.

Militer, tutur dia, mengamankan tempat pemungutan suara (TPS) selama beberapa kali pemilu sebelum Mursi terpilih. Hal itu merujuk pada 16 bulan kekuasaan militer (Dewan Tertinggi Militer atau SCAF) pasca-lengsernya Mubarak.

"Saat ini, presiden (Mursi, Red) yang berkuasa. Untuk memerintahkan militer terlibat dalam pengamanan referendum, undang-undang (keputusan presiden, Red) pun harus dikeluarkan," paparnya.

Juru bicara kepresidenan Yasser Ali beralasan bahwa komite yang menangani referendum yang telah meminta bantuan militer. "Angkatan bersenjata akan bertugas dalam kerangka kerja yang legal untuk mengamankan referendum dan akan kembali (ke barak) segera setelah referendum itu selesai," terangnya.