Mursi Izinkan Militer Mesir Tangkap Warga Sipil

Sabtu lalu (9/12), setelah berdialog dengan sejumlah tokoh politik, Mursi mencabut dekrit 22 November. Dekrit itu memberikan kekuasaan lebih besar kepada presiden, termasuk membubarkan lembaga peradilan. Tapi, mantan ketua Partai Kemerdekaan dan Keadilan atau FJP (Hizb Al-Hurriya Wal Adala), partai politik Ikhwanul Muslimin, itu menegaskan bahwa referendum konstitusi jalan terus.

Oposisi menolak keputusan tersebut. Mereka menuntut agar Mursi membatalkan dekrit dan menunda referendum. Para pemimpin oposisi pun menyerukan agar warga Mesir kembali turun ke jalan hari ini untuk menolak referendum.

"Penolakan kami bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan presiden, tetapi kami menginginkan konstitusi yang lebih baik," tegas tokoh oposisi dan mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Amr Moussa kepada BBC.

Di pihak lain, Ikhwanul Muslimin dan kelompok Islam juga menyatakan akan melakukan demo tandingan hari ini. Karena itulah, ada kekhawatiran bahwa bentrok berdarah di jalanan Mesir bakal terulang dan menelan banyak korban.