Muslim Australia Tak Terlindung Secara Maksimal dari Diskriminasi
"Di awal tahun saya terlibat dalam tindakan melawan seseorang yang baik secara ras dan agama memfitnah saya, tapi jujur saja, kami benar-benar tak bisa mendapatkan litigasi, dukungan keuangan untuk bisa mengejar hal itu lebih lanjut,” tuturnya.
Ia menambahkan, "Jadi Anda harus benar-benar mempertanyakan apa yang harus terjadi agar perlindungan konstitusional diberikan kepada kelompok-kelompok minoritas, termasuk Muslim Australia, yang sayangnya sekarang tengah menhadapi badai."
Mariam mengatakan, amandemen Undang-Undang Diskriminasi Rasial harus dipertimbangkan, tetapi Profesor Andrew Jakubowicz tak sepakat akan hal itu.
"Apa yang kami butuhkan adalah Undang-Undang multikultural yang pada dasarnya memberi perlindungan warga untuk praktek-praktek budaya yang tak dinyatakan melanggar hukum," utaranya.
Profesor Simon Rice, direktur reformasi hukum dan keadilan sosial di Univeritas Nasional Australia (ANU), mengatakan, perubahan Undang-Undang Diskriminasi Rasial saja tak akan membuat perbedaan.
"Ketergantungan pada hukum saja sangat terbatas. Hukum harus menerima dampak yang didapat dari para pengacara dan pengadilan yang memahami, dan mengejar semangat itu,” terangnya.
Ia berujar, "Ini harus didukung oleh mekanisme seperti Komisi Hak Asasi Manusia, yang seharusnya benar-benar didanai untuk mempromosikan dan menyelidiki orang-orang keluhan semacam itu.”
Pakar urusan hukum dan etnis menghimbau agar Pemerintah Australia menyelidiki cara terbaik untuk melindungi komunitas Muslim Australia dari diskriminasi.Desakan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Dunia Hari Ini: Kelompok Sunni dan Syiah di Pakistan Sepakat Gencatan Senjata
- Upaya Bantu Petani Indonesia Atasi Perubahan Iklim Mendapat Penghargaan
- Dunia Hari Ini: Tanggapan Israel Soal Surat Perintah Penangkapan PM Netanyahu
- Dunia Hari Ini: Warga Thailand yang Dituduh Bunuh 14 Orang Dijatuhi Dihukum Mati
- Biaya Hidup di Australia Makin Mahal, Sejumlah Sekolah Berikan Sarapan Gratis
- Rencana Australia Membatasi Jumlah Pelajar Internasional Belum Tentu Terwujud di Tahun Depan