Muslim Uighur Bahagia Bekerja di Pabrik China, Amerika Ingin Lindungi Siapa?

jpnn.com, XINJIANG - Pemerintah Daerah Otonomi Xinjiang menganggap Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan Kerja Paksa Etnis Uighur yang ditandatangani parlemen Amerika Serikat secara umum tidak akan memengaruhi program pembangunan di wilayah barat laut China itu.

"Apa yang disebut RUU Uighur AS itu tidak akan berdampak pada pembangunan di Xinjiang," kata juru bicara Pemerintah Daerah Otonomi Xinjiang Xu Guixiang dalam konferensi pers yang dipantau ANTARA dari Beijing, Sabtu (25/12).

Dalam acara yang digelar secara daring dan luring tersebut, Xu, yang juga Deputi Direktur Jenderal Informasi Publik Partai Komunis China (CPC) Komite Xinjiang, menganggap RUU tersebut menunjukkan sikap AS yang mengintimidasi etnis minoritas Muslim Uighur dengan menggunakan dalih hak asasi manusia.

"RUU tersebut secara serius mendistorsi situasi aktual di Xinjiang. Wilayah ini telah dengan sungguh-sungguh menerapkan undang-undang yang relevan di wilayah tersebut dan secara tegas melarang kerja paksa," tegas Xu.

Jubir Pemerintah Daerah Otonomi Xinjiang lainnya, Elijan Anayat, menambahkan bahwa pihaknya sangat serius menerapkan peraturan ketenagakerjaan untuk memenuhi hak-hak para pekerja di daerahnya.

"Pekerja tidak boleh (bekerja) lebih dari 40 jam dalam sepekan sesuai dengan peraturan HAM. Semua karyawan dapat asuransi. Hari libur juga diberikan, termasuk libur hari raya bagi umat Islam, seperti Lebaran Kurban," ujar pejabat yang berlatar belakang etnis minoritas Muslim Uighur itu.

Perusahaan yang tidak memenuhi hak-hak karyawan dianggap telah melakukan pelanggaran serius.

"Semua pekerja di Xinjiang bekerja dengan dibekali surat kontrak kerja," ujar Elijan yang menjabat Wakil Direktur Kantor Informasi Publik Pemerintah Daerah Otonomi Xinjiang.