Mustafa: Di Bawah Dahlan, PLN Bisa Hemat Rp15 T
Rabu, 23 Desember 2009 – 19:38 WIB
JAKARTA- Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mustafa Abubakar, menyebutkan dirinya sudah empat kali meminta penjelasan kepada Bos Jawa Pos Group, Dahlan Iskan tentang gebrakan apa yang akan dilakukan bila diminta menjadi Bos perusahaan negara bidang setrum tersebut. Konsep yang ditawarkan oleh Dahlan Iskan, lanjut Mustafa, mengedepankan pemberdayaan PLN masa depan. "Saya sudah katakan, konsep yang ditawarkan oleh Pak Dahlan, adalah konsep yang bagus, konsep yag radikal, konsep pemberdayaan PLN yang sekarang dan masa depan. Bagaimana PLN bisa lebih efesien menghemat. Misalnya penggunaan BBM 35%, kalau dialihkan ke gas, wah ini radikal."
"Saya berharap banyak kepada direksi baru ini. Kita berharap ada efesiensi yang akan dilakukan manajemen baru ini, kita melihat prospsek yang bagus, termasuk untuk mengisi program 10.000 MW yang pertama. Saya sendiri 4 kali ketemu pak Dahlan, setiap yang saya ragu, saya langsung panggil, saya minta jelaskan ini. Ternyata saya kagum dengan pemikiran Pak Dahlan. Saya katakan pemikiran beliau itu radikal, misalnya pemikiran pengalihan dari BBM ke gas. Kalau itu dilakukan bisa menghemat Rp10 hingga Rp15 triliun,” beber Mustafa.
Baca Juga:
Bukan itu saja, sekarang sedang dalam perundingan dengan Departemen ESDM tentang transimisi. "Kita sudah komunikasi dengan Menteri ESDM, mereka siap bekerjasama dengan direksi PLN yang baru," papar dia.
Baca Juga:
JAKARTA- Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mustafa Abubakar, menyebutkan dirinya sudah empat kali meminta penjelasan kepada Bos Jawa
BERITA TERKAIT
- Tingkatkan Pelayanan Bandara, IAS Group Luncurkan GSE Teknologi Terbaru
- Winn Gas Luncurkan Produk Inovasi Terbaru, Ibu-Ibu Pasti Suka
- Lewat Cara ini SIG Dukung Inisiatif Kementerian BUMN Mewujudkan Asta Cita
- Baru Dirilis Awal Januari, Andal by Taspen Telah Diunduh Lebih Dari 1 Juta Peserta
- Menteri PPPA Ingin Tingkatkan Taraf Hidup Perempuan
- Bank Mandiri Promosikan Sektor IT ke Investor Hong Kong