Mustahil, Pilpres Berlangsung 1 Putaran
Kamis, 02 Juli 2009 – 13:33 WIB
JAKARTA - Upaya kubu pasangan capres SBY-Boediono menggiring opini publik melalui wacana Pilpres Satu Putaran terus mengundang cibiran. Dalam sebuah diskusi yang digelar The Indonesia Leader Institute, di Jakarta, Kamis (2/7), Pilpres 1 putaran dianggap tidak masuk akal. Fadjroel yang juga pendiri Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman Indonesia) itu tidak yakin salah satu pasangan capres dan cawapres yang menang pada Pilpres putaran pertama dengan meraih suara 50 persen plus satu suara yang menyebar di dua pertiga provinsi. "Mustahil meraih suara sebanyak itu dengan penyebaran di dua pertiga provinsi yang ada. Jadi tidak mungkin Pilpres itu hanya akan berlangsung satu putaran dengan kemenangan salah satu pasangan capres dan cawapres,” kata Fadjroel yang juga
Mantan aktifis mahasiswa, M Fadjroel Rahman yang menjadi pembicara diskusi mengkritik keras wacana Pilpres 1 putaran yang digelindingkan Direktur Eksekutif Lembaga Studi Demokrasi (LSD) Denny JA. "Satu putaran merupakan pembusukan ilmiah dan pembusukan politik. Seharusnya yang didorong perdebatan program. Denny (Denny JA) sebaiknya menonjolkan program SBY-Boediono. Satu putaran bukan karena iklan, tapi karena pilihan publik," sebutnya.
Baca Juga:
Lebih lanjut dikatakan, Gerakan pilpres 1 Putaran disuarakan karena lontaran isu dari kubu SBY-Boediono mulai tumpul. Sementara jika berkutat di citra, ulas Fadjroel, SBY juga mulai terpojok dengan isu neo-liberal karena memilih Boediono yang dikenal sebagai menteri yang pro penjualan BUMN. "Apalagi Jusuf Kalla mulai membuka siapa sosok Boediono yang menolak memberi garansi pemerintah untuk proyek listrik 10 ribu megawatt," lanjutnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Upaya kubu pasangan capres SBY-Boediono menggiring opini publik melalui wacana Pilpres Satu Putaran terus mengundang cibiran. Dalam sebuah
BERITA TERKAIT
- Mardiono Jadikan Harlah ke-52 PPP Sebagai Momentum Bertransformasi Lebih Baik
- MK Hapus Presidential Treshold, Ketua DPD Hanura Sultra: Konstitusi Kembali ke Tangan Rakyat
- Ambang Batas PT Dihapus, Pengamat Menyoroti Beban Anggaran & Kerja Penyelenggara Pemilu
- Merespons Putusan MK Tentang PT Nol Persen, Sultan Wacanakan Capres Independen
- Pemerintah Perlu Berhati-hati soal Penghapusan Utang UMKM
- Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Angin Segar Bagi Rakyat