Mutasi Ngawur Picu Serapan APBD Jeblok

JAKARTA -- Kebijakan sejumlah kepala daerah melakukan mutasi besar-besaran di jajaran pegawainya, tidak hanya memicu keresahan pegawai tapi juga menjadi faktor penyebab jebloknya serapan APBD daerah bersangkutan.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Sekjen FITRA) Yuna Farhan mengatakan, mutasi besaran-besaran yang dilakukan sangat berpengaruh kepada daya serap APBD. Dia membeberkan dua argumen terkait pernyataannya itu.

Pertama, mutasi yang dilakukan di tingkat jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau kepala dinas, berpengaruh pada masalah pertanggungjawaban penggunaan anggaran. "Kepala dinas itu kan kuasa pengguna anggaran, pejabat setingkat kabag itu pelaksana anggaran. Kalau jabatan itu digeser-geser, ya soal siapa yang meneken penggunaan anggaran, juga geser-geser. Ini menyangkut siapa yang bertanggung jawab. Apalagi jika masih plt, dia pasti gamang," ujar Yuna Farhan kepada JPNN, kemarin (9/10).

Penjelasan kedua, dengan berganti-gantinya pejabat, maka proses tender sebuah proyek menjadi lamban. Pasalnya, bukan rahasia lagi, kekuatan politik di tingkat lokal selalu bermain mengincar proyek. Mereka sudah membentuk calo atau mafia, dengan jaringan pejabat yang ada di pemda. "Tatkala para pejabatnya diganti-ganti, otomatis mereka perlu waktu lagi membentuk jaringan dengan anggota baru. Ketika deal antarmereka belum tercapai, maka tender akan molor, proyek jadi terlambat dikerjakan, dan serapan APBD jadi rendah," papar Yuna.