Mutasi Pejabat di Disnakertrans Sulitkan Pembinaan TKI

Bila kebijakan pemda ini tidak diubah, lanjutnya, program pemerintah dalam hal perlindungan TKI akan gagal. "Bagaimana bisa kita kirim TKI legal yang sudah siap kerja, kalau di daerah mereka tidak dilatih di BLK. Kalaupun masuk BLK, tapi karena kepalanya tidak mengerti apa-apa, TKInya tidak memiliki keahlian sesuai yang diharapkan," tandasnya.

Dia pun menyarankan dalam revisi UU 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan TKI, masalah mutasi pejabat terutama di Disnakertrans dan BLK ikut diatur agar pimpinan daerah tidak seenaknya dalam memutasikan anak buahnya.(Esy/jpnn)