Mutasi Pejabat Harus Sesuai Merit System

JAKARTA - Sistem rolling pejabat atas dasar like and dislike yang sering terjadi di daerah rupanya menjadi perhatian Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pasalnya, karir seorang pejabat sering mentok manakala ada pergantian kepala daerah.

"Saya kasihan sekali, seorang kepala dinas atau kepala badan tiba-tiba diganti padahal baru beberapa bulan menjabat. Istilahnya seragam barunya belum luntur warnanya sudah dinonjobkan," ungkap Kepala BKN Edy Topo Ashari di Jakarta, Kamis (19/5).

Di dalam penjenjangan karir pegawai, seorang pejabat akan dinonjobkan bila melakukan pelanggaran displin PNS. Tidak ada dalam aturan, non job karena tidak sepaham dengan kepala daerah. "Kalau pejabat A kurang cocok dengan jabatannya, harusnya dirolling saja. Mungkin jabatan yang dia pegang kurang sesuai dengan keahliannya," ujarnya.

Mutasi atau rolling, perlu dilakukan pada PNS untuk pengembangan kariernya. Karena itu mutasi baik berupa rotasi maupun promosi jabatan harus berkesinambungan. "Mengapa harus kontinyu? Ini agar dari pejabat baru selalu melakukan inovasi-inovasi dalam melaksanakan program yang telah ditentukan dan siap berubah mengikuti perubahan," terangnya.