Mutu Pendidikan di Papua Digenjot

JAKARTA — Pemerintah pusat khususnya Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) berupaya menaikkan mutu pendidikan di Propinsi Papua. Provinsi yang terdiri atas 29 kabupaten/kota ini diupayakan untuk dapat melakukan percepatan peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini, tentunya didorong secara tripartit antara pemerintah pusat dan daerah, praktisi, dan akademisi dalam pemberdayaan masyarakat secara utuh.

Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal menyampaikan,  pemerintah memberikan afirmasi  untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di Propinsi Papua. Dia mengatakan, peningkatan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap agar setara dengan sekolah di daerah lain. "Penanganan pendidikan di Propinsi Papua tidak bisa dilaksanakan dengan cara biasa. Harus dilihat secara khusus," ungkap Fasli usai membuka Lokakarya Nasional "Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan di Papua" di Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, Rabu (6/4).

Dalam acara  lokakarya tersebut, terbagi lima kelompok kerja. Masing-masing kelompok akan membahas percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun, percepatan pemenuhan guru dan peningkatan kompetensi guru, dan pengembangan model sekolah menengah kejuruan (SMK) terpadu di Papua.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Propinsi Papua Jammes Modouw mengatakan, guru menjadi prioritas utama penanganan pendidikan di Papua. Dia menyebutkan, saat ini terdapat 36 ribu guru di Papua terdiri atas 30 ribu guru pegawai negeri sipil dan enam ribu guru swasta. Dari jumlah itu, sebanyak empat persen telah lulus sertifikasi. "Tantangan berat karena guru berada di daerah sulit dijangkau dan dilema antara meningkatkan sertifikasi guru dan meninggalkan anak tidak belajar," katanya.