Muzani Menduga-duga: Pemerintah Sudah Gagal di Papua

Muzani Menduga-duga: Pemerintah Sudah Gagal di Papua
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengatakan, penembakan 31 pekerja Jalan Trans Papua, di Kabupaten Nduga, merupakan peristiwa yang sangat memprihatinkan.

Menurut dia, jumlah korban masyarakat sipil dalam peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya tidak sebanyak seperti yang sekarang ini.

“Bahwa beberapa kali terjadi kontak senjata di Papua memang kita semua tahu, tapi tidak pernah memakan korban sampai segini banyak. Jumlahnya sampai 31 orang dan yang menjadi korban adalah masyarakat sipil. Apa artinya? Artinya bahwa Papua belum aman,” kata Muzani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12).

Muzani menilai sepertinya pemerintah dalam hal ini aparat lengah terhadap persoalan Papua. Dia mengatakan, kemungkinan pemerintah berpikirnya Papua sudah aman-aman dan beres-beres saja.

“Tidak ada upaya menyelesaikan, atau belum menyeluruh (menyelesaikan),” ujar sekretaris jenderal (sekjen) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), itu.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Papua yang dilakukan pemerintah itu bagus. Namun, kata Muzani, pemerintah gagal memahami apa yang dibutuhkan masyarakat. Dia menduga, jangan-jangan bukan infrastruktur seperti itu yang dibutuhkan masyarakat.

“Infrastruktur mungkin dibutuhkan, tapi bukan jalan, jembatan, begitu ya. Mungkin bagaimana infrastruktur kesehatan, infrastruktur pendidikan, mungkin. Termasuk bagaimana infrastruktur mereka bisa berusaha,” kata Muzani.

Dia mengatakan, kalau pemerintah gagal memahami pembangunan infrastruktur, maka berarti juga mengalami kegagalan mengerti anatomi masalah yang dipahami masyarakat Papua. Termasuk apa benar bahwa kebijakan satu harga bahan bakar minyak (BBM) yang diterapkan pemerintah itu dinikmati masyarakat Papua.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menduga-duga bahwa semua yang dilakukan pemerintah di Papua tidak ada benarnya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News