Muzani: Swasta Memikul Tanggung Jawab Negara dalam Pendidikan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa negara seharusnya bertanggung jawab atas pendidikan masyarakat Indonesia. Seluruh proses pendidikan wajib menjadi tanggung jawab negara.
“Tetapi, negara mengatakan dana pendidikan itu terbatas,” ungkap Muzani saat berbicara dalam Darul Hikam Education Conference 2020 di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kamis (5/3).
Padahal, lanjut dia, negara selalu menggelontorkan 20 persen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk anggaran pendidikan nasional. Jumlahnya mencapai Rp 444 triliun pada 2018 dan Rp 587 triliun di 2019.
“Itu pun belum cukup, maka sebagian dari tanggung jawab itu diberikan ke swasta. Itulah yang dipikul lembaga pendidikan Darul Hikam, itulah yang dipikul oleh lembaga pendidikan dari Muhammadiyah, Persis, NU, dan semua lembaga pendidikan lainya karena pendidikan menjadi tanggung jawab kita bersama,” terang politisi Gerindra itu.
Dia pun mengakui bahwa semakin besar biaya pendidikan maka makin kompleks masalah yang dihadapi, termasuk problem mutu pendidikan dan kesejahteraan guru yang masih rendah.
Dalam kegiatan tersebut hadir kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, dan anggota DPR RI Fraksi Gerindra Sodik Mujahid yang juga pimpinan Darul Hikam. (dil/jpnn)
Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa negara seharusnya bertanggung jawab atas pendidikan masyarakat Indonesia. Seluruh proses pendidikan wajib menjadi tanggung jawab negara.
Redaktur & Reporter : Adil
- Hadiri Open House di Rumah Ketua MPR, Puan Ungkap Pembicaraan Politik
- Algonova Bantu Asah Keterampilan Anak-anak Sejak Dini
- Waka MPR Ibas Berharap Sekolah Rakyat Dibangun di Pacitan, Minta Bupati Siapkan Lahan
- Wakil Ketua MPR Minta Penerapan Wajib Belajar 13 Tahun Dipersiapkan dengan Baik
- Kemnaker dan Kemendikdasmen Teken MoU Sinkronisasi Pendidikan dan Ketenagakerjaan
- Verrell Bramasta: Pendidikan Adalah Kunci untuk Menciptakan Generasi Unggul