N7W Ogah Dituduh Palak Pemerintah
Kementerian Rilis Bukti Permintaan Setoran
Sabtu, 05 November 2011 – 06:04 WIB
Dia sebenarnya heran juga kenapa pemerintah Indonesia yang dahulu dekat dengannya kini balik menyerang yayasannya. Padahal, di participan agreement ada pasal yang mengatakan peserta harus melindungi kampanye N7W. Versi Jean Paul, pemerintah telah sepakat akan pasal itu.
"We believe you (kami percaya anda), harusnya itu yang dilakukan. Tetapi ternyata tidak," katanya. Saat disinggung tentang uang yang konon kabarnya diminta yayasan N7W senilai Rp 450 miliar, Jean Paul menanggapi santai. Dia mengatakan jika pihaknya tidak pernah meminta pemerintah bayar apapun.
Yang ada, lanjutnya, meminta sektor swasta untuk menggarap malam deklarasi pemenang N7W. Dia juga menerangkan jika komunikasi selama dua tahun sejak didaftarkannya Komodo dan dua nominasi lainnya yakni Anak Gunung Krakatau dan Danau Toba 2008 lalu, pemerintah menyatakan minatnya untuk menjadi tuan rumah.
Dia juga mengaku pernah dikenalkan dengan beberapa perusahaan swasta yang akan melakukan lelang. Jean yang saat itu mengenakan kemeja putih itu mengatakan jika pada pertemuan itu hanya menerangkan apa yang perlu untuk malam deklarasi. "Of course not. We never ask USD 40 milion (Tentu saja tidak. Kami tidak pernah meminta USD 40 juta)," tegasnya.
JAKARTA - Kisruh keikutsertaan Komodo di ajang New 7 Wonder (N7W) karangan Bernard Weber makin meruncing. Kemarin (4/11), Jusuf Kalla (JK) selaku
BERITA TERKAIT
- Kementerian LH Tutup Pembuangan Sampah Ilegal di Bekasi
- LBH Semarang Sebut Penembakan Sewenang-wenang oleh Polisi Tidak Bisa Dibenarkan apa pun Alasannya
- Kasus Polisi Tembak Polisi, AKP Dadang Iskandar Dipecat dari Polri
- BKN Ingatkan Mulai Hari Ini Cetak Kartu Peserta Seleksi PPPK 2024
- Dijatuhi Hukuman PTDH, AKP Dadang Iskandar Diam Saat Namanya Dipanggil
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Guru PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta Mulai 2025