N7W Ogah Dituduh Palak Pemerintah
Kementerian Rilis Bukti Permintaan Setoran
Sabtu, 05 November 2011 – 06:04 WIB

N7W Ogah Dituduh Palak Pemerintah
Sebelum konferensi pers berakhir, JK menegaskan jika keterlibatannya tidak ada hubungan dengan pemilihan presiden 2014. Ketua PMI itu lantas menyebut jika dirinya adalah orang lama yang pamornya lebih tinggi ketimbang Komodo. Aneh jika dirinya menumpang hewan purba itu untuk menaikan pamor. "Masa semua harus dikaitkan dengan politis," ucapnya.
Disamping itu, dia juga menegaskan pentingnya Komodo memenangkan kompetisi N7W. Sebab, penetapan Komodo sebagai warisan budaya dinilai tidak efektif lantaran kampanyenya tidak massif. Apalagi, data yang dia miliki menyebutkan jika wisatawan ke Taman Nasional Komodo (TNK) hanya 50 orang per hari, beda jauh dengan Bali, yang mampu menyedot 6 ribu pengunjung per hari.
Ditemui terpisah, Wakil Menteri Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar mengatakan heran dengan pernyataan Jean Paul. Memang, tidak semua statement wakil N7W itu ditampiknya. Tetapi, ada beberapa yang tidak benar dan dia merasa perlu diluruskan. Terutama masalah ada tidaknya uang dalam perhelatan itu.
Dia lantas menunjukkan surat tertanggal 30 Maret 2010. Dalam surat yang ditandatangani oleh Joanna Trobe selaku Direktur N7W itu, menunjukkan besaran uang yang harus dibayar kalau berminat menjadi host. Yakni, License Fee dilelang mulai USD 7 juta (sekitar Rp 70 miliar), biaya dekorasi indoor USD 2 - 3 juta (sekitar Rp 30 miliar) dan outdoor USD 10 - 20 juta (sekitar Rp 200 miliar).
JAKARTA - Kisruh keikutsertaan Komodo di ajang New 7 Wonder (N7W) karangan Bernard Weber makin meruncing. Kemarin (4/11), Jusuf Kalla (JK) selaku
BERITA TERKAIT
- Salah Gunakan Profesi, Pengacara Penyuap Hakim Dinilai Mengkhianati Rakyat
- Sebanyak 601.412 Peserta UTBK-SNBT 2025 Bakal Tidak Tertampung
- HI Sebar Qurban ke Pelosok Maluku, Warga Terharu Saat Terima Sapi
- Pramono Minta Para Pelamar PPSU hingga Damkar Seharusnya Daftar ke Kelurahan
- Pakar Transportasi: Revisi UU Lalu Lintas Solusi Atasi Persoalan ODOL
- Pakar Tegaskan Penunjukan Juru Bicara Presiden Tidak Boleh Melalui Lisan