Alasan Nadiem Melakukan Restrukturisasi di Kemendikbud

Alasan Nadiem Melakukan Restrukturisasi di Kemendikbud
Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan tentang kebijakan Kampus Merdeka. Foto: Humas Kemendikbud

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan restrukturisasi yang terjadi di lembaganya sudah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 82 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Soal restrukturisasi organisasi itu adalah berdasarkan Perpres. Ini adalah struktur organisasi Kemendikbud yang baru," ujar Nadiem saat rapat kerja dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Selasa (28/1).

Penegasan itu disampaikan Nadiem saat rapat kerja dengan Komisi X. Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, Nadiem banyak dicecar tentang perubahan struktur organisasi yang ada di kementeriannya.

Menurut Nadiem, salah satu arahan yang diterima dari Presiden Jokowi adalah efisiensi birokrasi. Jadi, kata dia, melalui restrukturisasi organisasi di lembaganya akan semakin ramping organisasinya.

Nadiem menjelaskan pihaknya memilih lima Direktorat Jenderal yakni Pendidikan Tinggi, Pendidikan Vokasi, Guru dan Tenaga Kependidikan, Kebudayaan, dan juga Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah untuk dilakukan restrukturisasi.

"Tidak ada direktoratnya bukan berarti tidak ada programnya. Itu dua hal yang berbeda. Perpres itu hanya mengatur struktur organisasi, sama sekali tidak mengatur program dan fokus dari pada setiap butir program di dalamnya," kata dia.

Nadiem menegaskan sebelum melakukan restrukturisasi pihaknya telah melakukan kajian. Semua tugas dan fungsinya dalam UU, kata Nadiem, sudah dimasukkan ke dalam struktur terbaru. Bahkan beberapa program yang tidak terlihat di direktorat, namun sebenarnya diperkuat.

"Kita memasuki era baru, di mana struktur organisasi tidak mendikte program yang kita jalankan, sekedar untuk melakukan efisiensi daripada eksekusi atau secara operasional yang lebih ramping dan lebih cepat pekerjanya," ujar mantan bos Gojek ini. (antara/jpnn)

Menurut Nadiem, salah satu arahan yang diterima dari Presiden Jokowi adalah efisiensi birokrasi.


Redaktur & Reporter : Fajar W Hermawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News