Nadya Alfi Roihana PKB: Tanpa Pers, Demokrasi Terkikis

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nadya Alfi Roihana mengatakan partainya akan terus mendukung kebebasan pers.

PKB menilai bahwa kebebasan pers tidak hanya penting untuk memastikan hak rakyat mendapatkan informasi yang bebas dan akurat, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

“Kebebasan pers adalah harga mati bagi demokrasi. Tidak ada tempat bagi siapa pun yang mencoba membungkam suara rakyat atau menghalangi informasi yang seharusnya sampai ke publik. Sebagai pilar utama dalam sistem demokrasi, kebebasan pers harus dilindungi dengan tegas, tanpa kompromi, dan tanpa rasa takut. PKB akan selalu berdiri di garis depan untuk mempertahankan hak masyarakat mendapatkan informasi yang bebas dan jujur, serta melawan segala bentuk upaya pengekangan terhadap kebebasan pers," ujar Nadya pada Minggu (23/3).

PKB juga menegaskan bahwa teror dan ancaman terhadap jurnalis adalah bentuk ancaman langsung terhadap kebebasan pers dan demokrasi itu sendiri.

“Kami mengecam segala bentuk kekerasan, ancaman, atau teror terhadap jurnalis, yang justru mencerminkan ketidakmampuan pihak-pihak tertentu dalam menerima kritik dan informasi yang benar. Kebebasan pers adalah hak yang harus dilindungi, karena tanpa itu, demokrasi akan terkikis,” lanjut Nadya.

PKB juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap wartawan dan jurnalis sangat penting agar mereka bisa menjalankan tugasnya dengan bebas dari rasa takut. Menurutnya, keberanian jurnalis untuk mengungkapkan kebenaran sangat penting untuk memastikan publik mendapatkan informasi yang objektik dan tepat waktu.

“PKB tidak akan pernah berhenti mendukung kebebasan pers. Kami akan terus berjuang untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jujur, bebas, dan berkualitas. Kami juga mendorong agar semua pihak berperan aktif dalam menjaga iklim kebebasan pers di Indonesia,” kata Nadya.

PKB mendorong pemerintah untuk mengusut teror yang terindikasi mengganggu kebebasan pers ini sebagai bentuk wujud kehadiran negara.