Nafsiah Tekankan RS Tingkatkan Mutu Pelayanan

jpnn.com - TARAKAN - Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengaku cukup banyak WNI memilih berobat ke luar negeri. Kondisi ini menurutnya, bukan karena masyarakat tidak percaya pada kualitas dan kemampuan dokter Indonesia, melainkan banyak rumah sakit yang kurang memperhatikan mutu pelayanan.
Hal ini disampaikan Nafsiah saat mengunjungi gedung baru RSUD Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa (26/8). Melihat kemegahan gedung rumah sakit yang didanai APBD provinsi itu, ia mengapreasiasi. Namun fisik saja tidak cukup tanpa diimbangi upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit.
“Terus terang kalau di Indonesia sudah cukup banyak melihat rumah sakit yang megah seperti ini. Tetapi yang banyak dikeluhkan adalah masalah pelayanan. Maka dari itu banyak warga negara Indonesia yang lebih memilih untuk berobat keluar negeri," ujarnya.
Hal ini juga menjadi tantangan bagi manajemen RSUD Tarakan, mengingat keberadaan rumah sakit yang masih di bawah naungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (induk Provinsi Kaltara) terbilang berada di wilayah perbatasan RI-Malaysia. Dia menekankan pentingnya manajemen RSUD Tarakan terus meningkatkan mutu pelayanan, agar masyarakat tidak 'hijrah' berobat ke negara tetangga seperti Malaysia.
“Jadi saya sangat mengharapkan dengan gedung yang megah ini mutu pelayanan makin ditingkatkan. Kalau bisa RSUD Tarakan ini mencari akreditasi nasional," harap Nafsiah.(asn/ris)
TARAKAN - Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengaku cukup banyak WNI memilih berobat ke luar negeri. Kondisi ini menurutnya, bukan karena masyarakat
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Jalan Lintas Musi Rawas-Musi Banyuasin Longsor, Kendaraan Besar Dialihkan ke Simpang Semambang
- 3 Hari Dicari, Siswi SD yang Tenggelam di Sungai Komering Ditemukan Tak Bernyawa
- Program Mudik Motor Gratis 2025, Ayo, Daftar Sekarang!
- Bea Cukai Batam Tangkap Penyelundup HP Bekas Ilegal
- Herman Deru Optimistis Target 2.500 RTLH Rampung Dibedah Tercapai dalam 100 Hari ke Depan
- Anggaran THR PNS & PPPK Rp 35 Miliar Sudah Disiapkan, Pencairan Tunggu Juknis Pusat