Nagabonar Bikin Heboh KPK

Menyadari kelangsungan KPK, Garap menyampaikan empat tuntutan. "Kami menolak butir-butir RUU Tipikor yang disusun pemerintah dan telah diajukan ke DPR yang hendak mengebiri kewenangan KPK, terutama terkait pasal yang mengatur bahwa KPK hanya berwenang pada tingkat penyidikan, tetapi tidak pada penuntutan," tukasnya.

Garap juga menuntut agar diberikan kewenangan kepada KPK dalam penyadapan dan penyidikan, serta penuntutan ke Pengadilan terhadap koruptor, seperti yang selama ini sudah dilakukan KPK. "Kami meminta KPK diberi wewenang perihal soal penyitaan aset, pembekuan rekening, dan pelaporan harta kekayaan pejabat. Kami menolak BPKP mengaudit KPK, karena KPK bukan lembaga dibawah wilayah kewenangan BPKP," pungkasnya.(gus/JPNN)