Nah, Ahok Kena Tegur Jokowi Gara-Gara Simpanan Uang

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyoroti pemerintah daerah yang mengendapkan dananya di bank. Presiden yang lebih beken disapa dengan panggilan Jokowi itu secara khusus menyentil Gubernur DKI Basuki T Purnama karena masalah dana yang mengendap lantaran penyerapan anggaran yang tak sesuai rencana.

"Pak Ahok (Pemprov DKI, red) duitnya memang gede, tapi nyimpennya juga gede. Masih ada Rp 13,9 triliun (dana yang tersimpan). Ini harus dikeluarkan," ujar Jokowi ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah 2016 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (4/8).

Jokowi lantas membeber pemerintah provinsi lainnya yang rendah dalam penyerapan anggaran sehingga dana APBD yang dialokasikan mendendap di bank. Di bawah DKI Jakarta ada Provinsi Jawa Barat dengan dana Rp 8,034 triliun yang masih tersimpan di dalam rekening bank.

Selanjutnya ada Jawa Timur dengan dana mengendap di bank sebesar Rp 3,9 trilun, Riau (Rp 2,86 triliun), Papua (Rp 2,59 triliun), Jawa Tengah (Rp 2,46 triliun), Kalimantan Timur (Rp Rp 1,57 triliun), Banten Rp (1,52 triliun), Bali (Rp 1,4 triliun) dan Aceh (Rp 1,4 triliun).

"Tolong ini segera dikeluarkan agar segera beredar di masyarakat. Tapi ikuti prosedur jangan main keluarkan saja," tambahnya.

Lebih lanjut mantan Gubernur DKI itu menjelaskan, total dana APBD yang masih tersimpan di bank hingga Juni 2016 mencapai Rp 214 triliun. Ia yakin, jika dana itu digunakan oleh pemda secara maksimal, maka perekonomian daerah juga akan bergerak.

Penyerapan anggaran yang rendah tidak hanya pada pemerintah provinsi. Jokowi juga membeber pemerintah kabupaten/kota dengan tingkat penerapan anggaran yang rendah.

Untuk kabupaten dengan tingkat penyerapan anggaran rendah adalah Bogor, Badung, Bandung, Bekasi, Tanah Laut, Kediri, Berau, dan Nias. Sedangkan untuk pemerintah kota dengan tingkat penyerapan anggaran rendah adalah Medan, Surabaya, Tangerang, Cimahi, Depok, Magelang, Tangerang Selatan, Serang, dan Mojokerto.