Nah Lho, Golkar Haramkan Kader Bicara Soal Kasus e-KTP?

jpnn.com, JAKARTA - Partai Golkar mengeluarkan larangan bagi para kadernya untuk berkomentar soal kases e-KTP yang tengah menjadi buah bibir.
Pasalnya, diduga akan menyeret sejumlah nama besar di partai beringin tersebut.
”Seluruh pengurus partai Golkar, baik pengurus daerah maupun pusat untuk tidak banyak bicara di media terkait kasus e-KTP, 'pintu ditutup', apalagi komentar-komentar dikaitkan ke Munaslub,” ungkap Bowo Sidik Pangarso, salah satu kader Partai Golkar kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (15/3).
Menurut anggota Komisi VI DPR RI itu, kader Golkar lebih baik fokus pada pemenangan partai dalam menghadapi pemilu 2019.
Dia pun meminta semua pihak termasuk seluruh kader Golkar harus menghormati proses hukum kasus korupsi e-KTP yang kini sedang berlangsung.
”Kita harus kedepankan asas praduga tak bersalah,” tegas Sekjen Kosgoro 1957 itu.
Namun, pernyataan Bowo soal larangan tersebut langsung dibantah Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Kahar Muzakir.
Bahkan, dia juga menegaskan tidak ada kader partai pohon beringin yang mengisukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) lagi.
Partai Golkar mengeluarkan larangan bagi para kadernya untuk berkomentar soal kases e-KTP yang tengah menjadi buah bibir.
- Komisi III Bentuk Panja Pengawasan Impor, Legislator Golkar Singgung Modus Penyimpangan
- Golkar Hormati Hak Prerogatif Prabowo dalam Reshuffle Kabinet
- Soal Demonstrasi Indonesia Gelap, Elite Golkar: Bagus, Membuat Peringatan Waspada
- Reses DPRD DKI, Alia Noorayu Laksono Serap Aspirasi Masyarakat Jakarta Timur.
- Sandi Rahmat Mandela Resmi Menjabat Waketum AMPG
- Bahlil Bakal Menata Distribusi Solar Subsidi, Waketum Golkar: Beliau Siap Menghadapi Reaksi