Nah Loh! Peraturan OJK Baru Terbit, Bank Bisa Turun Kelas?
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana menyebutkan sejumlah kelompok bank tak akan turun kelas imbas terbitnya Peraturan OJK (POJK).
Pasalnya, perubahan pengelompokan bank dari bank umum kegiatan usaha (BUKU) menjadi kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) tak mewajibkan perbankan melakukan penyesuaian modal inti.
Heru menyampaikan klasifikasi baru perbankan dalam ketentuan baru di Peraturan OJK (POJK) Nomor 12 /POJK.03/2021 tentang Bank Umum lebih dipergunakan untuk keperluan internal.
"Digunakan untuk meningkatkan sistem pengawasan, dan memperkuat pengambilan kebijakan industri perbankan," tegas Heru dalam diskusi virtual di Jakarta, Senin (23/8).
Menurut dia, dalam ketentuan pengelompokan sebelumnya klasifikasi perbankan memiliki rentang modal inti yang terlalu jauh antarsetiap kelompok.
“Jadi ini tidak ada lagi yang, oh ini terlempar dari tier-nya, kelompoknya, dia turun kelas dan lainnnya, ini tidak ada. Ini untuk lebih ke dalam, ke internal, memudahkan statistiknya, klasternya,” ujar dia.
Heru mengatakan jika perbankan memiliki manajemen risiko dan prudensial yang baik, OJK dapat memberikan izin untuk pembukaan kegiatan baru layanan perbankan tanpa perlu penyesuaian modal inti.
“Kami tidak akan tuntut untuk menyesuaikan modal intinya. Tapi kalau bank punya manajemen risiko yang bagus menurut kami, mereka boleh buka aktivitas kegiatan, perizinan baru, tanpa kami hubungkan dengan modal inti,” ujarnya.
OJK menyebutkan terbitnya POJK yang terbaru tidak akan membuat kelompok bank turun kelas.
- Jamkrindo Bantu Pelaku UMKM yang Sulit Dapat Akses Modal Perbankan
- Bank Mandiri Perkenalkan Produk Perbankan ke 93 Ribu Pelajar di Indonesia, Ini Tujuannya
- BI Catat Uang Beredar Mencapai Rp 9.175,8 Triliun per November 2024
- Usut Kasus korupsi CSR, KPK Periksa Pejabat Bank Indonesia
- Dengan Program Ini, Bank DKI Permudah Pengurus Masjid Bertransaksi Perbankan
- Pemerintah Sebar Uang Layak Edar Rp 133,7 Triliun untuk Natal dan Tahun Baru