Naik 23 Persen, Dana Otsus Harus Diusut

Dijelaskan Aboe, hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang adanya kerugian negara sebesar Rp319 miliar harus menjadi pijakan awal oleh pemerintah untuk menjawab persoalan ketidaksinkronan besaran kucuran dana kepada Papua dan Papua Barat.

Bila perlu, kata dia,  dapat dilakukan audit investigatif dengan melibatkan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan kewenangan KPK  melakukan supervisi yang merupakan bagian dari fungsi pencegahan, bisa dijadikan salah satu alternatif menjawab persoalan di atas. "Dengan demikian, ke depannya kucuran dana terhadap Papua dan Papua Barat benar-benar sampai ke masyarakatnya," harapnya.

Tidak hanya itu, lanjut Aboe, temuan BPK tentang penyelewengan dan kerugian negara  harus ditindaklanjuti oleh  KPK dengan memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait guna mempertanyakan kerugian negara itu. (boy/jpnn)