Naik jadi Gubernur DKI, Ahok Putus Proyek Monorel

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama kembali membuat PT Jakarta Monorail ketar-ketir. Pasalnya, menjelang pengangkatannya menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang resmi terpilih sebagai Presiden RI usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Basuki kembali menebar ancaman.

"Sampai saat ini PT Jakarta Monorail belum mampu memastikan kemampuan finansialnya sebesar 30 persen dari nilai proyek pembangunan monorel dengan nilai Rp 15 triliun. Saya pasti akan batalkan kalau tidak ada kepastian soal itu (dana jaminan, Red)," terangnya kemarin (22/8).
     
Basuki juga menduga, PT Jakarta Monorail mengincar dana 30 persen pembiayaan proyek pembiayaan monorel dari hasil penjualan properti milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di jalur monorel terlebih dahulu. Karena pada dasarnya perusahaan tersebut, tidak memiliki sumber dana yang jelas untuk membangun monorel di Ibu Kota. 

"Kalau niatnya kaya gitu, mendingan gua jualan sendiri aja," ketus juga pejabat yang akrab disapa Ahok itu lagi. Dijelaskan Ahok juga, PT Jakarta Monorail ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari properti yang dibangun di atas setiap stasiun yang dilintasi dua jalur transportasi masal berbasis rel tersebut.

Untuk diketahui, dalam rancangan PT Jakarta Monorail, Stasiun Monorel yang akan dibangun di Jakarta direncanakan memiliki 30 stasiun layang dari dua jalur yakni blue line (14 stasiun) dan green line (16 stasiun). Dari jumlah stasiun itu, terdapat lahan komersial yang bisa disewakan untuk usaha dan reklame seluas 200 ribu meter persegi. 

Ahok menilai lahan itu milik Pemprov DKI. Sedangkan PT Jakarta Monorail menginginkan agar area komersial ribuan meter persegi itu menjadi miliknya karena mereka yang membangun monorel. Jika disewakan Rp 25 juta per meter per tahun saja, PT Jakarta Monorail bisa mendapatkan keuntungan hingga Rp 5 triliun dalam setahun. 
    
"Nah kamu (PT Jakarta Monorail, Red) minta pengelolaan properti di sekitar Stasiun Monorail selama 50 tahun. Lha dalam 10 tahun saja dapat mengeruk keuntungan mencapai Rp 50 triliun. Enak aja. Mendingan kita bikin sendiri monorel di Jakarta. Soal PT, saya juga punya banyak BUMD," tegas Ahok juga.
     
Politisi Partai Gerindra itu juga mengaku, sejak awal sudah menaruh keraguan terhadap PT Jakarta Monorail. Sebab, selama ini PT Jakarta Monorail selalu menolak jaminan 5 persen dari total nilai proyek yang diminta oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menggarap proyek monorel di Ibu Kota. 

Padahal, kata Ahok lagi, agar bisa melakukan peminjaman uang di bank saja sebuah perusahaan harus mampu menyediakan 30 persen dari total dana yang hendak dipinjam tersebut. 

"Jika PT Jakarta Monorail bisa meminjam uang di bank yang besaran jaminannya sampai 30 persen, harusnya kalau cuma 5 persen yang diminta Pemprov DKI bisa dong. Kami tidak minta 30 persen, cuma 5 persen. Tapi mereka masih nawar 0,5 persen. Dari situ saya meragukan mereka punya modal," cetusnya juga. 
     
Sementara itu, Direktur Utama PT Jakarta Monorail, Jhon Aryananda dalam beberapa kesempatan selalu enggan menjabarkan soal sumber pendanaan proyek pembangunan monorel di Jakarta. Dia justru mengatakan, sumber pendanaan modal itu akan disampaikan pada 10 September 2014 mendatang.
     
"Yah, detailnya jangan saya kasih tahu dulu deh. Semuanya 10 September akan kita berikan,‚" tuturnya.
Pria yang akrab disapa Jhon itu juga optimis PT Jakarta Monorail akan menyerahkan semua dokumen yang diminta oleh Pemprov 
DKI sebelum 10 September. Dia juga menuturkan, pada dasarnya ada tiga aspek yang harus dipenuhi oleh perusahaannya. 

Selain aspek teknis dan aspek finansial, aspek lainnya adalah aspek legal. "Jadi ketiga dokumen itu perlu kita klarifikasi lagi. Dan klarifikasi tersebut akan kita berikan secepatnya. Paling sebelum 10 September semuanya bisa kita serahkan kepada Pemprov DKI," tegasnya. 
     
Lebih lanjut, John mengharapkan setelah seluruh syarat dipenuhi, PT Jakarta Monorail dan Pemprov DKI bisa menandatangani perjanjian kerja sama (PKS). "Ya kami harapkan sih penandatanganan PKS dapat dilakukan secepatnya. Dengan begitu kami bisa melanjutkan proyek monorel dengan persiapnya pembangunan fisik," ucapnya lagi.
     
Sedangkan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, menilai langkah Ahok yang berhati-hati dalam pembangunan proyek monorel di Jakarta sudah sanagt tepat. Menurutnya, Ahok memang selalu berpikir secara detail dan menimbang untung ruginya suatu proyek yang dikerjakan swasta untuk Pemprov DKI.