Naikkan BBM Subsidi, Jokowi-JK Khianati Program Trisakti
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu FX Arief Poyuono menilai, rencana pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM bersubsidi bertentangan dengan komitmen keduanya yang ingin bangsa ini berdikari dan berdaulat dalam bidang ekonomi.
Dia berpendapat, semangat berdaulat di bidang ekonomi tidak relevan jika harga BBM bersubsidi berdasarkan mekanisme pasar dunia.
"Rencana pemerintahan Jokowi yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan penghianatan terhadap program Trisakti yang pertama dilakukan sendiri oleh Jokowi-JK," kata Arief Poyuono kepada Rakyat Merdeka Online (Grup JPNN.com), Minggu (2/11).
Arief mengingatkan, bila harga BBM bersubsidi dinaikan maka sektor UKM akan paling menderita karena dipastikan produk yang dihasilkan tidak akan mampu bersaing dengan produk UKM yang dihasilkan oleh negara lainya baik dari sisi harga maupun mutu. Apalagi UKM nasional yang berorientasi ekspor dipastikan akan memble bersaing .
Arief mencontohkan, sektor UKM kerajinan barang-barang dari kulit makanan dan minuman dipastikan akan banyak yang tutup akibat biaya tranportasi angkutan serta bahan baku yang naik tinggi akibat harga BBM subsidi yang naik.
"Apalagi sektor UKM yang memporoduksi mebel dipastikan akan hancur. Coba tanyakan pada Jokowi sendiri apa akibatnya jika BBM subsidi naik dan apa yang terjadi dengan industri mebel," demikian Arief.(ysa/rmol)
JAKARTA - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu FX Arief Poyuono menilai, rencana pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM bersubsidi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Presidium MLB NU Sentil Gus Yahya soal Program Makan Bergizi Gratis
- Bambang Komisi XII Anggap Suplai BBM Selama Nataru Lancar, Tidak Ada Kendala
- Melalui FDP, BAZNAS Fokus Tingkatkan Kompetensi Amil Profesional
- Kompolnas Apresiasi Kerja Keras Polri Amankan Natal dan Tahun Baru
- Pakar Hukum Sarankan Polda Metro Terbitkan SP3 Untuk Firli Bahuri, Ini Alasannya
- Pengacara Firli Bahuri Tuding Polisi Kurang Bukti Penyidikan