Naikkan BBM Subsidi, Jokowi-JK Khianati Program Trisakti
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu FX Arief Poyuono menilai, rencana pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM bersubsidi bertentangan dengan komitmen keduanya yang ingin bangsa ini berdikari dan berdaulat dalam bidang ekonomi.
Dia berpendapat, semangat berdaulat di bidang ekonomi tidak relevan jika harga BBM bersubsidi berdasarkan mekanisme pasar dunia.
"Rencana pemerintahan Jokowi yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan penghianatan terhadap program Trisakti yang pertama dilakukan sendiri oleh Jokowi-JK," kata Arief Poyuono kepada Rakyat Merdeka Online (Grup JPNN.com), Minggu (2/11).
Arief mengingatkan, bila harga BBM bersubsidi dinaikan maka sektor UKM akan paling menderita karena dipastikan produk yang dihasilkan tidak akan mampu bersaing dengan produk UKM yang dihasilkan oleh negara lainya baik dari sisi harga maupun mutu. Apalagi UKM nasional yang berorientasi ekspor dipastikan akan memble bersaing .
Arief mencontohkan, sektor UKM kerajinan barang-barang dari kulit makanan dan minuman dipastikan akan banyak yang tutup akibat biaya tranportasi angkutan serta bahan baku yang naik tinggi akibat harga BBM subsidi yang naik.
"Apalagi sektor UKM yang memporoduksi mebel dipastikan akan hancur. Coba tanyakan pada Jokowi sendiri apa akibatnya jika BBM subsidi naik dan apa yang terjadi dengan industri mebel," demikian Arief.(ysa/rmol)
JAKARTA - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu FX Arief Poyuono menilai, rencana pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM bersubsidi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan
- Amplop Berlogo Rohidin Mersyah-Meriani Ikut Disita KPK, Alamak
- Tersangka Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan Bakal Dijerat Pasal Berlapis
- Waket Komisi VIII DPR-LDII Ingatkan Persoalan Kebangsaan Hadapi Tantangan Berat
- Dugaan Plagiarisme di Bawah Sumpah Ahli Kejagung, Tom Lembong Disebut Diuntungkan
- Usut Kasus Korupsi di Kalsel, KPK Panggil Ketua DPRD Supian