Nama 'Baja' untuk Simpang Susun Semanggi Bisa Memicu Keresahan
![Nama 'Baja' untuk Simpang Susun Semanggi Bisa Memicu Keresahan](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2017/07/17/simpang-susun-semanggi-foto-dok-jpnn.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD KNPI Jakarta Solihin Pure mengkritik keras rencana Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memberi nama simpang susun Semanggi dengan sebutan "Baja"
Menurut Pure, nama "Baja" sangat politis dan tidak relevan. Malahan dapat memicu keresahan bagi sebagian besar masyarakat di ibu kota Jakarta.
“Apa tidak ada nama lain? Jakarta punya sejarah panjang bukan hanya milik Basuki-Djarot. Simpang Susun Semanggi ini jelas terbuat dari beton, bukan baja," ujar Pure di Jakarta, Minggu (16/7).
Pure menyarankan simpang susun Semanggi diberi nama lain, agar tidak terkesan singkatan nama dari Basuki-Djarot yang familiar pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu.
Nama sebaiknya yang memiliki makna filosofis atau akar historis bagi sejarah panjang kota Jakarta. Misalnya tentang Fatahillah yang mengusir Portugis dari pelabuhan Sunda Kelapa, sekaligus yang pertama kali memberi nama Jayakarta yang berarti kota kemenangan.
“Simpang Susun Badja atau Baja sama saja, terkesan sangat tendensius dan narsis. Misalnya diberi nama Simpang Susun Fatahillah-Semanggi akan lebih bermakna dari sisi historis sehingga mudah diterima masyarakat Jakarta,” pungkas Pure.(gir/jpnn)
Ketua DPD KNPI Jakarta Solihin Pure mengkritik keras rencana Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memberi nama simpang susun Semanggi dengan sebutan 'Baja'.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Reses DPRD DKI, Alia Noorayu Laksono Serap Aspirasi Masyarakat Jakarta Timur.
- PAM Jaya Perluas Bantuan Tandon Air untuk Wilayah yang Membutuhkan
- POPSEA Ajak Masyarakat Jakarta Tukar Botol Plastik
- Saksi Ungkap Detik-Detik Kecelakaan Maut Wisatawan Asal Jakarta di Pelabuhanratu
- Seusai Retret di Situ Lembang, Tim Beregu Campuran Indonesia Percaya Diri Menatap BAMTC 2025
- Soal Penyesuaian Tarif Air di Jakarta, Tim Transisi Pramono-Rano: Ada Rekomendasi KPK