Nama Gibran Disebut di Sidang Uji Materi UU Pemilu soal Syarat Usia Capres - Cawapres

jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan untuk mendengarkan pokok permohonan dari tiga perkara uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), terkait syarat batas usia capres - cawapres.

“Agenda kita adalah mendengarkan pokok-pokok permohonan dari masing-masing pihak," kata Hakim Konstitusi Saldi Isra mengawali persidangan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (7/9).

Ketiga perkara tersebut adalah Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023, 93/PUU-XXI/2023, dan 96/PUU-XXI/2023. Ketiganya mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu, dengan pokok permohonan yang berbeda-beda.

Adapun Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang dimohonkan uji materi oleh para pemohon berbunyi: “Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun”.

Dalam perkara 91/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Arkaan Wahyu Re A, pada pokoknya meminta batas usia capres-cawapres diturunkan menjadi sekurang-kurangnya 21 tahun.

Kuasa hukum Arkaan, Ilyas Satria Agung mendalilkan bahwa seseorang yang berusia minimal 21 tahun dengan pengalaman memimpin di tingkat daerah, lebih baik dibandingkan seseorang berusia 40 tahun yang belum pernah sama sekali memiliki pengalaman memimpin.

Ilyas pun menjadikan sosok Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, putranya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai contoh pemimpin muda yang dianggap berhasil.

“Bahwa seperti contoh di Solo atau di Surakarta, Gibran Rakabuming sekarang viral karena kemajuan kota yang dipimpinnya. Memperlihatkan atau memberi contoh jika pemimpin yang berusia muda bisa dengan baik dan amanah dalam memimpin di pemerintahan,” tutur Ilyas.