Nama Jokowi Dikaitkan dengan Formula E, Gilbert PDIP Protes

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menanggapi pernyataan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang menyeret nama Presiden Joko Widodo soal lokasi sirkuit Formula E.
Gilbert menilai persoalan Formula E Jakarta sudah dipolitisasi ke arah yang tidak baik.
"Seakan semua kesalahan ini mau diserahkan kepada presiden dengan mengatakan menunggu keputusan presiden. Hal ini disayangkan dari segi komunikasi publik. Ini penyesatan opini bila diteruskan," kata Gilbert kepada JPNN.com, Jumat (26/11).
Politikus PDIP itu juga menyayangkan sikap Kemendagri yang terkesan tutup mata pada dugaan pelanggaran peraturan dalam penyelenggaraan Formula E.
"Kami percaya KPK bekerja proporsional dan profesional. Yang disayangkan, Kemendagri terkesan tutup mata dengan semua pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dan Asa Umum Pemerintahan yang Baik," ujar Gilbert.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyebut ajang Formula E (Jakarta E-Prix) yang akan dilaksanakan pada awal Juni 2022, tidak boleh dilakukan di Monas dan Gelora Bung Karno (GBK).
Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan ada lima lokasi strategis yang dijadikan ajang balap mobil ramah lingkungan itu. Antara lain, Jalan Jenderal Sudirman, Pantai Indah Kapuk (PIK), Jiexpo Kemayoran, Jakarta International Stadium (JIS), dan Ancol.
"Kami meminta arahan dan pendapat terkait lokasi mana yang paling tepat untuk dijadikan sirkuit. Presiden Joko Widodo yang akan memutuskan," ujar Bamsoet di Kantor IMI Black Stone, Jakarta Pusat, Rabu (24/11) malam.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak protes penentuan lokasi Formula E alias Jakarta E-Prix dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Begini kalimatnya.
- Legislator PDIP Stevano Dorong MA Segera Membentuk Kamar Khusus Pajak
- Anggap Perkara Hasto Bentuk Pesanan, Maqdir Singgung Pemecatan Jokowi dan Keluarga
- Reaksi Hasto setelah Dengar Dakwaan KPK: Ini Daur Ulang demi Kepentingan Politik
- Hasto Kristiyanto: Tanpa Supremasi Hukum, Republik Ini Tak Akan Kokoh
- Rekan-Rekan Sekjen PDIP Hadir di Sidang Perdana, Pakai Kaus Hasto Tahanan Politik
- Sebelum Sidang, Hasto Sebut Kasusnya sebagai Kriminalisasi Politik