Nama-nama Penjabat Kada di Sumut Ditetapkan Dua Pekan Lagi

jpnn.com - JAKARTA – Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono memperkirakan, paling lama dua minggu ke depan seluruh daerah di Sumut yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir, akan memiliki Penjabat Kepala Daerah.  

Hal ini menurut Sumarsono, karena Wakil Gubernur Tengku Erry Nuradi selaku Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut telah melayangkan surat ke Mendagri Tjahjo Kumolo. Isinya meminta izin melengkapi usulan nama-nama penjabat kepala daerah yang sebelumnya telah diusulkan oleh Gubernur Sumut Gatot Pudjonugroho, sebelum ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan penyuapan hakim PTUN Medan.

“Nah sekarang mereka (Pemprov Sumut/Tengku Erry,red) tengah menunggu surat. Nantinya dalam surat balasan Mendagri tentu ada arahan-arahan maupun petunjuk-petunjuk untuk melakukan penyempurnaan, kompetensi. Jadi tidak dipangkas semuanya apa yang telah diusulkan (Gatot,red),” ujar Sumarsono kepada JPNN, Rabu (19/8).

Menurut Sumarsono, surat jawaban dari Mendagri kini hanya tinggal ditandatangani. Paling lambat dalam 2-3 hari ke depan sudah akan dikirimkan ke Sumut.

Nantinya setelah surat petunjuk diterima, maka tahap selanjutnya akan ada perubahan penyesuaian. Baru kemudian Kemendagri mengeluarkan surat rekomendasi terkait pengangkatan nama-nama penjabat kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir maupun yang telah berakhir.

“Jadi untuk posisi Penjabat Kepala Daerah di Sumut, itu paling lambat dua minggu ke depan sudah akan terisi,” ujarnya.

Menurut Sumarsono, sebagai wagub yang tengah menjabat Plt gubernur, Tengku Erry memiliki kewenangan melakukan penyesuaian usulan nama penjabat kepala daerah, setelah mendapat persetujuan dari Mendagri. Artinya, tidak bisa sekehendak hati mengganti nama-nama yang sebelumnya diajukan Gatot.

“Jadi tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Penyempurnaan usulan lama (yang diajukan Gatot,red) ada lima, itu ditambah usulan untuk lima daerah lain. Jadi totalnya ada sepuluh. Itu yang masa jabatannya habis. Prinsipnya, (penjabat,red) kepala daerah harus menggunakan pejabat dari pemprov Sumut yang berkompetensi,” ujarnya.