Nama PP PPDI Dicatut dalam Deklarasi Desa Bersatu di Istora Senayan
Meskipun demikian, jika memang ada organisasi yang menggunakan nama kami seperti DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), biarkan saja.
"Kami yakin bahwa organisasi tersebut tidak memiliki pengaruh hingga ke tingkat struktural. Mereka hanya melakukan klaim semata," kata Heri.
Jika saja kami sangat ingin bertemu dengan Pak Jokowi, satu-satunya tuntutan kami adalah mengembalikan status PPDI agar memiliki Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) di bawah bupati di setiap daerah.
"Kami tidak terlibat dalam urusan kepala desa atau Apdesi, yang selalu mempermasalahkan jabatan pemilihan hingga 9 tahun. Apa urusannya?" tegasnya.
Kami ingin mengklarifikasi bahwa kami tidak terlibat dalam deklarasi Desa Bersatu yang berlangsung beberapa waktu yang lalu.
"Mereka mencatut nama kami,dengan menampilkan logo PP PPDI di atas panggung,tetapi sebagai bukti bahwa kami tidak hadir dalam acara tersebut, kami sudah mendapatkan informasi dari pimpinan jauh sebelumnya bahwa kami tidak diperbolehkan menghadiri acara tersebut. Karena PPDI berpegang teguh pada netralitas," jelas Heri.(ray/jpnn)
Bawaslu akan memanggil panitia penyelenggara deklarasi dukungan terhadap capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo dan Gibran di Indonesia Arena, Minggu (19/11).
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
- Bagja Tak Setuju Bawaslu Jadi Lembaga Ad Hoc, Begini Alasannya
- Selama 2024, DKPP Pecat 66 Penyelenggara Pemilu
- ARPG NTB Gelar Silaturahmi dan Konsolidasi untuk Sukseskan Program Prabowo-Gibran
- 6 Langkah Bawaslu Antisipasi Pengawas Meninggal Dunia Saat Pilkada
- Massa AMPD Geruduk Bawaslu Minta Segera Turun Tangani Pilgub Sumsel
- Wamendagri Ribka Pastikan Pelaksanaan Tahap Lanjutan Pilkada Papua Tengah Sesuai Jadwal