Nama PP PPDI Dicatut dalam Deklarasi Desa Bersatu di Istora Senayan
Meskipun demikian, jika memang ada organisasi yang menggunakan nama kami seperti DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), biarkan saja.
"Kami yakin bahwa organisasi tersebut tidak memiliki pengaruh hingga ke tingkat struktural. Mereka hanya melakukan klaim semata," kata Heri.
Jika saja kami sangat ingin bertemu dengan Pak Jokowi, satu-satunya tuntutan kami adalah mengembalikan status PPDI agar memiliki Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) di bawah bupati di setiap daerah.
"Kami tidak terlibat dalam urusan kepala desa atau Apdesi, yang selalu mempermasalahkan jabatan pemilihan hingga 9 tahun. Apa urusannya?" tegasnya.
Kami ingin mengklarifikasi bahwa kami tidak terlibat dalam deklarasi Desa Bersatu yang berlangsung beberapa waktu yang lalu.
"Mereka mencatut nama kami,dengan menampilkan logo PP PPDI di atas panggung,tetapi sebagai bukti bahwa kami tidak hadir dalam acara tersebut, kami sudah mendapatkan informasi dari pimpinan jauh sebelumnya bahwa kami tidak diperbolehkan menghadiri acara tersebut. Karena PPDI berpegang teguh pada netralitas," jelas Heri.(ray/jpnn)
Bawaslu akan memanggil panitia penyelenggara deklarasi dukungan terhadap capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo dan Gibran di Indonesia Arena, Minggu (19/11).
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
- Menjelang Pemilihan Serentak 2024, Lolly Cek Kesiapan Jajaran Pengawas di Tasikmalaya
- Serikat Pekerja NIBA ALI Gelar Family Gathering dan Syukuran Atas Pelantikan Prabowo-Gibran
- Anggota Bawaslu Puadi Ingatkan Pengawas Pemilu Jaga Integritas dan Mematuhi UU
- Seluruh APK yang Ditertibkan Akan Dimusnahkan
- Ribuan Warga Tumpah Ruah Saat Kampanye Abdul Wahid yang Dihadiri UAS di Teluk Meranti
- Bawaslu Siapkan 7.382 Pengawas TPS Untuk Pencoblosan di Kalsel