Nama Puti Guntur Soekarno Sempat Viral, PDIP Akan Lapor Polisi
Nama Puti Guntur Soekarno jadi Viral, PDIP Akan Lapor Polisi

jpnn.com, SURABAYA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP akhirnya menunjuk nama Eri Cahyadi yang sekarang menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeko) Kota Surabaya menjadi calon Walikota Surabaya yang akan diusung oleh PDIP.
Sedangkan sebagai Wakil Walikota Surabaya, DPP PDIP menunjuk Armuji yang saat ini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur. Tak ada nama Puti Guntur Soekarno yang disebut.
Padahal, sekitar dua hari yang lalu, nama Puti Guntur Soekarno menjadi viral di media sosial. Nama Puti Guntur Soekarno menjadi viral karena seolah dia yang ditunjuk maju dalam pemilihan Walikota Surabaya.
Sedangkan wakilnya adalah Lilik Arijanto. Lilik adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Nama Puti dan Lilik muncul dalam surat keputusan yang seolah dibuat oleh DPP PDIP.
Pengurus teras PDIP pun kemudian membantah surat keputusan tersebut. Mereka menganggap jika surat tersebut adalah palsu. Apalagi sekarang setelah DPP PDIP secara resmi telah mengumumkan calon Walikota Surabaya dan wakilnya. Surat tersebut benar-benar palsu, karena nama Puti sama sekali tak disebut.
Kasusnya itu, tak hanya sebatas menjadi viral di media sosial. Kekinian, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta kepada Adi Sutarwiyono Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Surabaya untuk melaporkan kasus tersebut.
"Saya minta Mas Adi Lapor ke polisi. Tuntut pelakunya. Bahwa surat rekomendasi PDI Perjuangan khusus ada hologramnya.
Hanya diketahui Bu Ketua Umum dan Mas Nanang. Dalam kasus ini, sudah bikin rekom palsu sekaligus mengirim melalui WhatsApp," kata Jarot.
Nama Puti Guntur Soekarno menjadi viral di media sosial sebelum pengumuman calon PDIP untuk pilwakot Surabaya.
- Datangi RSCM, PDIP Semangati Pasien Kanker pada Hari Perempuan Sedunia
- PDIP Nilai Pertemuan Jokowi dan Hashim Bermuatan Politik Pencitraan
- Tim Hukum Hasto Sebut KPK Politis dalam Penanganan Kasus, Hak Peradilan Dicabut
- Soal Banjir, Adian PDIP Sarankan Kepala Daerah Jakarta, Bogor, dan Bekasi Ketemu
- Politikus PDIP Yakin Badai PHK Tak Berhenti di PT Sritex
- Absen Saat Sidang Praperadilan Hasto, KPK Dianggap Sedang Berniat Buruk