Nama Puti Guntur Soekarno Sempat Viral, PDIP Akan Lapor Polisi
Nama Puti Guntur Soekarno jadi Viral, PDIP Akan Lapor Polisi
jpnn.com, SURABAYA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP akhirnya menunjuk nama Eri Cahyadi yang sekarang menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeko) Kota Surabaya menjadi calon Walikota Surabaya yang akan diusung oleh PDIP.
Sedangkan sebagai Wakil Walikota Surabaya, DPP PDIP menunjuk Armuji yang saat ini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur. Tak ada nama Puti Guntur Soekarno yang disebut.
Padahal, sekitar dua hari yang lalu, nama Puti Guntur Soekarno menjadi viral di media sosial. Nama Puti Guntur Soekarno menjadi viral karena seolah dia yang ditunjuk maju dalam pemilihan Walikota Surabaya.
Sedangkan wakilnya adalah Lilik Arijanto. Lilik adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Nama Puti dan Lilik muncul dalam surat keputusan yang seolah dibuat oleh DPP PDIP.
Pengurus teras PDIP pun kemudian membantah surat keputusan tersebut. Mereka menganggap jika surat tersebut adalah palsu. Apalagi sekarang setelah DPP PDIP secara resmi telah mengumumkan calon Walikota Surabaya dan wakilnya. Surat tersebut benar-benar palsu, karena nama Puti sama sekali tak disebut.
Kasusnya itu, tak hanya sebatas menjadi viral di media sosial. Kekinian, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta kepada Adi Sutarwiyono Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Surabaya untuk melaporkan kasus tersebut.
"Saya minta Mas Adi Lapor ke polisi. Tuntut pelakunya. Bahwa surat rekomendasi PDI Perjuangan khusus ada hologramnya.
Hanya diketahui Bu Ketua Umum dan Mas Nanang. Dalam kasus ini, sudah bikin rekom palsu sekaligus mengirim melalui WhatsApp," kata Jarot.
Nama Puti Guntur Soekarno menjadi viral di media sosial sebelum pengumuman calon PDIP untuk pilwakot Surabaya.
- Debat Pamungkas, Andika Singgung 3,37 Juta Rakyat Miskin di Jateng
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Megawati Dengar Ada Institusi Negara Tak Netral Pas Pilkada, Sampai Pakai Intimidasi
- 7 Hari Jelang Pencoblosan Pilkada, Hasto: Banyak Kandidat dari PDIP Berasal dari Rakyat
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas