Napi Kabur Diprediksi Bakal Makin Sering Terjadi

"Penghukuman hanya hak pengadilan bukan pemerintah melalui  PP 99 Tahun 2012 yang faktanya justru memicu ketegangan dan kecemburuan di antara  napi narkoba, terorisme, maupun korupsi. Tapi situasi frustasi itu menemukan kanalisasi dalam situasi yang over capacity. Keduanya menjadi faktor yang saling memperburuk dan menyulut konflik hingga menimbulkan kekerasan," ucapnya.

Ditambahkannya, problem kelebihan daya tampung lapas juga bukan isu baru. Hanya saja, lanjutnya, persoalan itu tak pernah diselesaikan dengan baik.

Ia juga menyayangkan reformasi lapas yang di-handle Wakil Presiden tanpa melibatkan DPR. "Sistem peradilan pidana yang buruk karena suka membebaskan atau menjatuhkan vonis ringan tidak dibenahi, tapi Menkumham malah mengalihkan ke PP. Padahal pemerintah kan bukan penegak hukum," tegasnya.(ara/jpnn)