Narkoba Seludupan Marak, Privatisasi Pelabuhan Harus Ditolak
Sabtu, 24 Februari 2018 – 12:47 WIB

Fadli Zon. Foto: dok/JPNN.com
"Tidak boleh hanya karena alasan ekonomi remeh-temeh pengelolaannya kemudian diserahkan kepada swasta," ungkapnya.
Fadli pun mempertanyakan rencana pemerintah melakukan privatisasi bandara dan pelabuhan. Terungkapnya upaya penyeludupan narkoba lebih dari lima ton harus dijadikan catatan penting bagaimana harus menjaga wilayah perbatasan dan seluruh pintu gerbang negara ini.
“Omong kosong pemerintah menyatakan perang terhadap narkoba, jika upaya privatisasi bandara dan pelabuhan tetap jalan terus," pungkas Fadli.(boy/jpnn)
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, kondisi geografis Indonesia sangat rawan terhadap berbagai upaya penyeludupan termasuk narkoba.
Redaktur & Reporter : Boy
BERITA TERKAIT
- Akademisi Soroti Penghapusan Kewenangan TNI Berantas Narkoba, Disebut Kemunduran
- ASDP Catat Trafik Arus Balik Lebaran 2025 Meningkat Tajam, Sebegini Jumlahnya
- OW Ditangkap di Bandara saat Bawa 186 Paket Ganja
- ASN Ini Masuk Sel Setelah Ditangkap Saat Mengambil Paket Sabu-Sabu
- Irjen Herry Minta Kendaraan Masuk Riau via Pelabuhan Buton Diperiksa Ketat, Ada Apa?
- Transjakarta Perpanjang Waktu Operasional Menuju Stasiun, Pelabuhan, dan Terminal